KPKsudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto
“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan informasi baru yang masuk berkaitan dengan lokasi dan pihak yang membantu Harun selama kabur. Ali enggan memerinci data baru yang didapat penyidik. KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen PDIP Hasto Akan Diperiksa KPK Pekan DepanKPK rencananya akan memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk dimintai keterangan terkait buronan Harun Masiku
Baca lebih lajut »
Hasto Bakal Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku, PDIP Sindir Dugaan Korupsi Gibran dan KaesangChico Hakim pastikan Hasto bakal hadir memenuhi pemanggilan KPK.
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Hasto Akan Diperiksa Buntut Kasus Buronan Harun MasikuBerita Sekjen PDIP Hasto Akan Diperiksa Buntut Kasus Buronan Harun Masiku terbaru hari ini 2024-06-04 18:40:32 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Besok Diperiksa Polisi usai Bongkar Kecurangan Pemilu di TV, Hasto PDIP Curiga: Ini Pasti Orderan!'Ya ini pasti, ini ada orderan...'
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi Hari IniSekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan diperiksa Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (4/6) atas laporan penyebaran berita bohong.
Baca lebih lajut »
Selesai Diperiksa Polisi Terkait Wawancara Kecurangan Pemilu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bakal Temui Dewan PersHasto Kristiyanto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dia datang didampingi tim kuasa hukum dari DPP PDIP dan kuasa hukum pribadi.
Baca lebih lajut »