Youtuber, Tiktoker juga masuk dalam ranah UU Penyiaran ini
- Draft Revisi Undang-Undang Penyiaran menuai polemik di publik. Sebab, pengaturan isinya dinilai mengambil wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu poinnya terkait penyelenggaraan platform digital penyiaran.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar menilai, jika membaca rumusan draf yang sekarang disusun oleh DPR, pengaturan revisi UU penyiaran akan menjangkau platform digital.Baca Juga:overlapping Bahkan jika dicek dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, sudah jelas pengaturan terhadap konten-konten yang didistribusikan/ditransmisikan melalui platform berbasis UGC.
Sebab, lanjut Wahyudi, konten siaran dihasilkan oleh lembaga penyiaran seperti televisi, rumah produksi dan sebagainya.
Dpr Pemerintah Ijti Indonesia Uu Penyiaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cerita Satu-satunya dalam Hasil-hasil Perempat Final Liga Champions 2023-2024Sejumlah cerita 'satu-satunya' mewarnai tuntasnya babak perempat final Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (17/4/2024).
Baca lebih lajut »
Penetapan Anggota DPRD Kota Malang Hasil Pileg 2024 Tunggu Hasil Putusan Sidang di MKPerolehan kursi DPRD Kota Malang berpotensi berubah bila permohonan PHPU di MK ini dimenangkan pemohon
Baca lebih lajut »
Di Sidang MK, PPP Klaim Suaranya Dipindah ke Partai Garuda di 5 Wilayah Dapil Jawa Barat IniDharma juga membeberkan perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan PPP dengan hasil yang disampaikan oleh KPU.
Baca lebih lajut »
Peran Perbankan Geber Program Sejuta Rumah Jokowi'Salah satu hasil capaian Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan hasil penyaluran KPR Subsidi yang dilaksanakan BTN'
Baca lebih lajut »
Analis Hasil MK Terkait Hasil Pemilu Menjadi Lembaran Baru Rekonsiliasi NasionalHASIL keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 diharapkan secara simbolis menjadi penutup proses pemilu dan menjadi pembuka lembaran baru
Baca lebih lajut »
Respons Putusan MK, Jokowi: Politisasi Bansos Tidak TerbuktiPresiden Joko Widodo merespons hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »