Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pengusahaan (BP) di Kepulauan Batam, Provinsi Riau, belum lama ini. Para wakil rakyat tersebut mengecek langsung keberadaan data center yang digunakan untuk melakukan back-up data milik Pemkab Situbondo.
di Batam tidak hanya dilakukan oleh Bagian Barang dan Jasa. Tapi, juga bisa diikuti oleh Dinas Pendidikan yang memiliki data siswa atau Dinas Kesehatan. Sehingga, pemkab tidak perlu lagi menyediakan server data kembali.
ketika sudah menyewa, tapi tidak dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan satu CPU. Artinya, kalau semua OPD masih inginHadi mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemkab agarmilik pemkab yang disewa di Batam bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga, semua OPD tidak perlu lagi menyiapkan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bupati Meranti Protes Dana Bagi Hasil Migas Kecil, Komisi II DPR: Sudah Diatur UUKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi protes Bupati Meranti Kepulauan Riau Muhammad Adil soal dana bagi hasil yang diterima untuk wilayahnya kecil
Baca lebih lajut »
Komisi IV Minta Disnaker Kota Bogor Hadirkan Pelatihan Kerja bagi DisabilitasPERINGATAN Hari Disabilitas Internasional, Sabtu (3/12) dijadikan momentum bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan bagi disabilitas.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Ingatkan Bupati Meranti soal Kode Etik Kepala DaerahDoli menyarankan Adil memperjuangkan DBH lewat upaya perubahan undang-undang yang mengatur soal DBH migas.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II Pastikan Perppu Pemilu Sudah di Meja Jokowi, Sudah Ditandatangani?Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu ternyata sudah dioper ke meja Presiden Joko Widodo untuk bisa segera sah menjadi
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR tegaskan pasal perzinaan dalam KUHP delik aduan absolutAnggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa pasal terkait perzinaan dan kohabitasi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ...
Baca lebih lajut »