DPR mengkritik pembentukan holding BUMN Pangan oleh pemerintah.
Foto: Kantor Pos Tengerang mencatat ada sekitar 191.433 keluarga penerima manfaat di Kota Tangerang yang telah menerima bantuan sosial berupa beras. - Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani gejolak pangan di Tanah Air belakangan ini. Harga-harga sembako seperti minyak goreng, cabai, telur hingga gula sempat naik.
"Saya hanya minta jaminan, dengan adanya ID Food ini, bisa nggak fluktuasi harga dikendalikan? Tema kita rapat hari ini soal lonjakan harga dan ketersediaan pangan. Setiap kita rapat, selalu ini bilang stok saat ini sekian. Tapi, tidak pernah disandingkan kebutuhan berapa? Jadi kita bisa tahu kurangnya berapa dan dipenuhi dari mana," kata Johan saat RDP dengan Komisi IV DPR bersama BUMN klaster pangan di Jakarta, Senin .
"Seperti kata Ketua tadi, bagaimana neraca pangannya? Jadinya setiap Hari Raya, setiap ada event nasional, harga naik. Seolah-olah nggak ada perencanaan. Setiap rapat stok sekian, tapi nggak pernah ada data kebutuhan nasional. Kita nggak tahu kekurangan berapa, tiba-tiba masuk impor. Jadi, saya minta jaminan dari holding ini apakah bisa menangani fluktuasi harga," kata Johan.Ira Dijaya melayani pembeli gorengan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemelut DMO Batu Bara,Ini Formula Harga Saran DPR & AspebindoAtasi Kemelut DMO, Ini Formula Harga Saran DPR & Aspebindo
Baca lebih lajut »
Ikuti Pasar Spot Dunia, Harga Emas di Pegadaian MelemahHarga berbagai jenis emas di Pegadaian melemah rata-rata 0,16% pada hari ini mengikuti pelemahan harga logam mulia tersebut di dunia
Baca lebih lajut »
PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPRJazuli mengklaim, konten RUU PPRT sudah banyak yang dibahas dan didalami, tinggal political will untuk mewujudkannya.
Baca lebih lajut »
DPR Janji Buka Partisipasi Publik dalam Seleksi KPU-BawasluDPR janji buka ruang partisipasi bagi publik untuk beri informasi, saran, dan pendapat terhadap 24 calon anggota KPU-BAWASLU yang akan ikut uji kelayakan & kepatutan. Masukan publik akan jadi bahan proses pendalaman. AdadiKompas Polhuk iqbalbasyari
Baca lebih lajut »
DPR: Mahfud MD Harus Luruskan Dugaan Korupsi Proyek SatelitProses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan diduga melibatkan sejumlah personel TNI.
Baca lebih lajut »
DPR Nilai Menko Polhukam Salah Ambil Kesimpulan Soal Dugaan Proyek SatelitMenko Polhukam Mahfud MD membeberkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Baca lebih lajut »