Pemprov DKI menghapus operasi yustisi setelah Lebaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membantah mengundang masyarakat ke Ibu Kota karena menghapus operasi yustisi atau kependudukan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI hanya ingin menerapkan kesetaraan dan keadilan bagi warga negara Indonesia.
Baca Juga Hingga saat ini, Anies belum mengetahui jumlah pasti pendatang baru di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, sebenarnya setiap hari terjadi lalu lintas pergerakan orang baik yang datang ke Jakarta maupun orang Jakarta ke luar daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Copa America Peluang Bagi Sanchez Hapus Mimpi Buruk Bersama MU
Baca lebih lajut »
Siap-Siap, Kemenhub Akan Hapus Diskon Ojek OnlineLarangan diskon untuk moda transportasi berbasis online akan segera dibuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kebijakan ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
Diskon Ojol Dihapus, Pengemudi: Tidak Masalah Selama Tidak MerugikanWakil pengemudi GrabCar dalam Front Driver Online tidak mempermasalahkan bila diskon ojek online di hapus. Sebaliknya, ia...
Baca lebih lajut »
Banjarmasin tidak lakukan operasi yustisi bagi warga pendatangKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Khairul Saleh mengatakan, pihaknya tidak menggelar operasi ...
Baca lebih lajut »
Jaring Pendatang, Operasi Yustisi Digelar
Baca lebih lajut »
Anies Utamakan Pertumbuhan Ekonomi daripada Operasi YustisiGubernur DKI Anies Baswedan tak akan menggelar Operasi Yustisi di terminal atau stasiun dan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi untuk atasi pemukiman kumuh.
Baca lebih lajut »