Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meningkatkan hukuman mantan Hakim Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan TPPU.
Seorang mantan Hakim bernama Gazalba Saleh telah divonis hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ). Putusan ini merupakan banding atas vonis Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Hakim PT DKI menyatakan bahwa Gazalba terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama-sama seperti yang dituangkan dalam dakwaan.
Selain hukuman penjara, Gazalba diharuskan membayar denda Rp500.000.000,00 dan uang pengganti senilai Rp500.000.000,00. Jika tidak membayar uang pengganti tersebut, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika masih kekurangan, Gazalba akan dihukum tambahan 2 tahun penjara
HUKUM KORUPSI TPPU Gratifikasi BANDING
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gazalba Saleh divonis penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliarMajelis hakim banding menjatuhkan vonis penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar kepada terdakwa Gazalba Saleh dalam kasus penerimaan gratifikasi pencucian uang. Vonis ini juga menyertakan pidana pengganti sebesar SGD18 ribu dan Rp1,5 miliar yang wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, Gazalba Saleh akan dipidana tambahan dan jaksa akan merampas harta bendanya untuk dilelang.
Baca lebih lajut »
Hakim Konstitusi Anwar Usman Mencabut Permohonan Banding atas Putusan PTUNHakim Konstitusi Anwar Usman mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. PTUN menyatakan perkara banding Anwar Usman dicabut dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp250.000 kepada Anwar Usman.
Baca lebih lajut »
Tiba-Tiba BMKG Minta Bantuan Hakim-Hakim, Ada Apa?BMKG menggelar Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication, yang diadakan di Auditorium BMKG Pusat, Jakarta, Kamis (5/12).
Baca lebih lajut »
Gugatan Praperadilan Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Ditolak, Begini AlasannyaTerkuak, Ini Lokasi Suap Tiga Eks Hakim PN Surabaya Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur Sementara, ada 50 nama selain Nawawi yang tertuang dalam hasil rapat TPM tersebut. Nama lainnya yang turut disorot yakni mantan anggota Dewas KPK periode 2019-2024,Selanjutnya, nama beken yang ikut disorot yakni Tumpanuli Marbun, sang pengadil permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Thomas Trikasih Lembong. Tumpanuli dipindah tugas dari hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadi hakim tinggi di PT Jambi. Satu hakim lain di PN Jakarta Selatan yang sempat memenangkan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej melawan KPK, yakni Estiono juga dapat promosi jadi hakim tinggi di PT Kepulauan Riau. Sementara, dua hakim PN Jakarta Pusat yang sempat membebaskan terdakwa kasus korupsi Gazalba Saleh (hakim agung nonaktif), yaitu Fahzal Hendri dan Rianto Adam Pontoh, masing-masing dipindahtugas ke PN Palembang dan PN Makassar.Setyo Budiyanto resmi menjabat Ketua KPK, kemudian Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.Setyo Budiyanto resmi menjabat Ketua KPK, kemudian Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi terkait judi online. KPK memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani (A) terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Puncak arus libur Natal terjadi pada H-5 atau pada hari ini, 20 Desember 2024. Pergerakan penumpang pada sejumlah bandar udara dan pelabuhan pun turut mengalami lonjakan. Pendakian Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup pada awal tahun 2025 mendatang
Baca lebih lajut »
Dinilai Kebal Hukum, PM Israel Netanyahu Ajukan Banding Terkait Surat Penangkapan dari Pengadilan Kriminal InternasionalPerdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu akan mengajukan banding terkait surat penangkapan dirinya dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC
Baca lebih lajut »
Pengajuan Banding Israel Ditolak, Jaksa ICC: Tak Ada Dasar Hukum Penangguhan Penangkapan NetanyahuBerita Pengajuan Banding Israel Ditolak, Jaksa ICC: Tak Ada Dasar Hukum Penangguhan Penangkapan Netanyahu terbaru hari ini 2024-11-30 10:11:31 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »