Hadi: Satgas pemberantasan judi online tak sebatas penegakan hukum

Indonesia Berita Berita

Hadi: Satgas pemberantasan judi online tak sebatas penegakan hukum
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa . ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas pemberantasan judi online tidak sebatas penegakan hukum, tetapi juga ada langkah-langkah pencegahan demi menekan angka pejudidi Indonesia pada tahun 2023, dan sekitar 80 persen di antaranya berjudi dengan nilai uang di bawah Rp100 ibu.

Hadi menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKMenteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKKeempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4). Ia pun mengapresiasi MK yang memutuskan untuk memanggil para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurut dia, pemanggilan itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus
Baca lebih lajut »

Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan Tiba di Sidang Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan Tiba di Sidang Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator Busang Perekonomian Airlangga Hartaro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi juga hadir.
Baca lebih lajut »

Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menghadiri Rapat Terbatas di Istana KepresidenanMenteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menghadiri Rapat Terbatas di Istana KepresidenanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo setelah bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »

Menko Airlangga Bertemu Tony Blair Bahas Inklusivitas Keuangan, Geopolitik, Transisi Energi Hingga PLTS di IKNMenko Airlangga Bertemu Tony Blair Bahas Inklusivitas Keuangan, Geopolitik, Transisi Energi Hingga PLTS di IKNMenteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah bertemu Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Baca lebih lajut »

Presiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKPresiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKSeperti diketahui, pada Jumat (5/4/2024) ini, Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU presiden dan wakil presiden. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. ”Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi. Untuk itu, kalau ini nanti memang diminta, para menteri (dipanggil MK), enggak ada masalah (bagi) Presiden
Baca lebih lajut »

Ini Hasil Rapat Dengar Pendapat Pertamina ke Komisi VI DPR RIIni Hasil Rapat Dengar Pendapat Pertamina ke Komisi VI DPR RIDirektur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan Satgas RAFI (Ramadan dan Idulfitri) merupakan Satgas lanjutan dari Satgas Natal dan Tahun Baru, Satgas Pemilu, dan saat ini Satgas Ramadan-Idulfitri.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 11:17:53