Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyatakan pemerintah harus melindungi UMKM, di antaranya di bidang kuliner, pada masa pandemi Covid-19.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyatakan pemerintah harus melindungi UMKM, di antaranya di bidang kuliner, pada masa pandemi Covid-19. Satu di antaranya membantu menyediakan bahan baku makanan dari dalam negeri.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah berupaya mencari solusi penyediaan bahan baku makanan di Indonesia, satu di antaranya adalah gandum. “Seperti India yang negara tropis, mampu menghasilkan gandum. Akan lebih baik Indonesia bisa. Industri tepung terigu menjadi vital bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan ini. Maka perlu diupayakan. jangan sampai kita selalu kekurangan bahan baku,” ungkap Andi Yuliani di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Tbk – Divisi Bogasari, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin .
Tidak hanya itu, politikus Partai Amanat Nasional tersebut meminta pemerintah juga tegas membuat sekaligus menerapkan kebijakan untuk melindungi UMKM. Komitmen pemerintah menjadi perhatiannya karena ia tidak ingin kasus minimnya stok minyak goreng sawit di Indonesia terulang. “Kasus minyak goreng, bahan bakunya dari dalam negeri, tapi masyarakat pun sulit memperolehnya. Oleh karena itu, saya minta komitmen pemerintah untuk melindungi UMKM. Memang Indonesia tidak bisa langsung otomatis berhenti impor, Jika terjadi perubahan harga, kebijakan impor, tax barrier, yang nantinya akan berpengaruh pada ketersedian pangan. Maka perlu adanya antisipasi,” tandas Andi Yuliani.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Apresiasi Jokowi Dorong Revisi Permen Terkait Pencairan JHT: Langkah Positif - Tribunnews.comLangkah Presiden Jokowi perintahkan menteri Airlangga dan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT diapresiasi.
Baca lebih lajut »
DPR RI Jadi Tuan Rumah IPU ke-144, Puan: Kita Harus ProfesionalDengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang jadi perhatian.
Baca lebih lajut »
Tenaga Ahli KSP: Kepala Badan Otorita IKN Setingkat Menteri, Tidak Perlu Persetujuan DPRPenunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan dilakukan langsung oleh presiden dan tidak memerlukan persetujuan dari DPR.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Berencana Adakan Raker Pembahasan RUU TPKS Hari IniWakil Ketua Badan Legislasi masih menunggu jawaban pimpinan DPR untuk kepastian penyelenggaraan Raker RUU TPKS.
Baca lebih lajut »
DPR-RI dan Kemensos Dorong Pencairan Bansos di Labuan Bajo dan MedanMemasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Baca lebih lajut »
DPR Segera Kaji Usulan Kenaikan Biaya Haji | merdeka.comAce menjelaskan, Panja BPIH Komisi VIII akan menetapkan biaya haji ini setelah mendengarkan pihak maskapai penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi, dan kebutuhan kesehatan.
Baca lebih lajut »