Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) meminta pemerintah memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Ia berharap masyarakat dapat memahami kebijakan ini dan tidak hanya menyerukan tuntutan parsial.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN ) menjadi 12%. Ia berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh terkait rencana kebijakan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 tersebut. Dengan penjelasan pemerintah yang utuh itu, kata Gus Yahya, masyarakat akan tahu agenda dan problematika apa yang melahirkan urgensi penyesuaian pajak itu serta bagaimana nalar fiskalnya.
'Dan tentu saja, terkait juga dengan benefit apa yang ditawarkan kepada rakyat sebagai hasil dari kebijakan tersebut,' ujar Gus Yahya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (20/12/2024).Tanggapi MLB, Cicit Pendiri NU Tegaskan NU Bukan untuk Kekuasaan Gus Yahya berharap masyarakat bisa memahami kebijakan kenaikan pajak ini usai mendengar penjelasan pemerintah.'Sehingga masyarakat tidak sekadar menyerukan tuntutan-tuntutan parsial,' ujarnya. 'Terutama penjelasan dari Pemerintah tentang keseluruhan konteks kebijakan itu. Agenda dan problematika apa yang melahirkan urgensi penyesuaian pajak, bagaimana nalar fiskalnya, dan benefit apa yang ditawarkan kepada rakyat sebagai hasilnya. Dengan penjelasan dan diskusi yang komprehensif, semua pihak diharapkan berpikir lebih jernih tentang apa yang secara obyektif dibutuhkan oleh negara,' ujar Gus Yahya.Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya mengatakan, kenaikan PPN itu diperlukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. 'Kenaikan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,' kata dia dalam konferensi pers bertajuk'Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan' di Jakarta, Senin (16/12/2024). Kebijakan kenaikan PPH ini, kata Sri, bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.
PPN PAJAK KEBIJAKAN EKONOMI Masyarakat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tanggapan Gus Baha tentang Kasus Gus Miftah: Kalau Saya Gus AsliKarena menjadi viral, masalah Gus Miftah ini ditanyakan ke Gus Baha
Baca lebih lajut »
Gus Baha Tanggapi Soal Gelar 'Gus': Saya Jelas Gus yang AsliBelakangan ini, gelar “Gus” menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kontroversi ini dipicu oleh Gus Miftah, yang dianggap menyampaikan guyonan tidak pantas.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Viral Hinaan Gus Miftah, Gus Baha Saya Gus Asli, Bukan NaturalisasiHanya saja Gus Baha berkelakar bahwa dirinya adalah gus asli artinya lahir dari orangtua yang mengasuh pondok pesantren demikian pula kakek-kakeknya
Baca lebih lajut »
Bukan Anak Kyai, Gus Miftah Pernah di-Kick dari Grup WhatsApp Para GusGus Miftah curhat pernah dikeluarkan dari grup para Gus, karena dianggap tak pantas menjadi Gus.
Baca lebih lajut »
Gelar Mentereng Gus Arifin, Pendakwah yang Semprot Gus Iqdam dan Gus MiftahMenilik profil dan gelar pendidikan menarik dari Gus Arifin.
Baca lebih lajut »
Gus Arifin Kritik Gus Iqdam dan Gus MiftahGus Arifin, seorang dai dan pendiri Agus Arifin Institute, mengkritik Gus Iqdam dan Gus Miftah. Ia kecewa dengan dukungan Gus Iqdam terhadap Gus Miftah, khususnya karena dakwah Gus Miftah yang kontroversial. Gus Arifin juga mengkritik adab Gus Iqdam saat mengendarai motor.
Baca lebih lajut »