Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesor Aidul Fitriciada Azhari menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ...
Tangkapan layar - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto dalam diskusi Menakar Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja, di Jakarta, Sabtu. ANTARA/Boyke Ledy Watra.
Jakarta - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesor Aidul Fitriciada Azhari menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan Presiden Joko Widodo justru menyelamatkan Putusan MK yang mengamanatkan mempertahankan UU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Guru Besar UI: Perppu Cipta Kerja adalah konstitusionalGuru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja merupakan sesuatu ...
Baca lebih lajut »
Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja |Republika OnlineBuruh tidak bisa membayangkan akan ada perppu-perppu lain yang begitu mudah dibuat.
Baca lebih lajut »
Terungkap, Ini Dua Hal Besar di Balik Terbitnya Perppu Cipta Kerja | merdeka.comPertama, Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Sejauh ini, Kemnaker mencatat terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021.
Baca lebih lajut »
Banyak SKB Butuh PPPK, Peluang Besar Bagi 65 Ribu Guru Lulus PG Tanpa FormasiBerita P3KTerbaru: Banyak SKB butuh PPPK, ini bisa jadi peluang besar bagi 65 ribu guru lulus PG tanpa formasi.
Baca lebih lajut »
Nadiem Ingin Guru Penggerak Jadi Kepala Sekolah |Republika OnlineGuru penggerak dinilai mampu memberikan perubahan besar bagi dunia pendidikan.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Sebut Aturan |em|Outsourcing|/em| di Perppu Makin Membingungkan |Republika OnlinePartai Buruh mengancam akan menggelar aksi jika Perppu Cipta Kerja dipaksakan.
Baca lebih lajut »