Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi PRabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menyebut belum ada keputusan final mengenai harga untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Praboso Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi dalam konferensi pers, Jumat .
Menurut Hasan, isu yang berkembang mengenai harga makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 tersebut jauh dari kebenaran. Ia menambahkan, terkait dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih RI menyampakan dua pesan.
Apa Itu Makanan Bergizi Prabowo Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo Gibran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sedang Uji Coba Makan Siang Bergizi, Termasuk Soal HargaTim Pakar Prabowo-Gibran sedang melakukan uji coba sekaligus pilot project program unggulan mereka, yakni Makan Siang Bergizi Gratis.
Baca lebih lajut »
Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sebut Makan Gratis Rp 7.500 Spekulasi!Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar anggaran makan bergizi gratis dipatok Rp 7.500/anak.
Baca lebih lajut »
Jokowi Lantik 3 Wamen Sore Ini, Salah Satunya Thomas DjiwandonoBeredar kabar kalau wamenkeu akan diisi oleh Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono.
Baca lebih lajut »
Prabowo Bertemu Jokowi, Bahas Soal Tugas-tugas Kepresidenan MendatangDahnil mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan.
Baca lebih lajut »
Thomas Djiwandono Bantah Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen dari PDBTim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan sebut tak mungkin Prabowo naikkan rasio utang jadi 50 persen dari PDB. Prabowo juga ingin jaga defisit | 3 persen.
Baca lebih lajut »
PUPR Belum Bahas Anggaran IKN Dengan Tim Sinkronisasi Prabowo-GibranTim Sinkronisasi belum membahas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemerintahan mendatang dengan Kementerian PUPR.
Baca lebih lajut »