Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyerahkan raperda APBD tahun anggaran 2022 kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. ANTARA/HOGorontalo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Banyaknya proyek yang mengalami keterlambatan dalam pekerjaannya juga menjadi catatan, termasuk pembangunan RS Ainun Habibie. Tingginya indeks penggunaan media sosial belum berbanding lurus dengan perkembangan e-Commerce, sehingga pemasaran dan transaksi masih dalam bentuk konvensional.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelang Idul Adha, Harga Tomat dan Bawang Merah di Gorontalo Merangkak NaikHarga komoditas tomat dan bawang merah di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mengalami kenaikan jelang hari raya Idul Adha.
Baca lebih lajut »
Pedagang Keluhkan Penjualan Sapi Kurban di Kota Gorontalo TurunPedagang Sapi Kurban di Kecamatan Dungingi,Kota Gorontalo Mengeluhkan Penjualan Sapi Kurban Menurun Hingga 20 Persen
Baca lebih lajut »
Polisi tangkap tujuh tersangka pelaku TPPO di Kota GorontaloKepolisian Resor Kota (Polresta) Gorontalo Kota, Provinsi Gorontalo, menangkap tujuh orang tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah ...
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Gorontalo Perkuat Sinergi Program JKN Bersama KomunitasUntuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Seluruh Peserta Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Terus Melakukan Sinergi Program JKN
Baca lebih lajut »
KPK: Lukas Enembe Pakai APBD Papua Buat Main Judi di SingapuraKPK menduga duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Papua digunakan Lukas Enembe untuk bermain judi di Singapura.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Minta Pemda Cermati Arahan Presiden Agar Bisa Optimalkan APBDSekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.
Baca lebih lajut »