Menurut Fraksi Partai Golkar di MPR, perlu kajian mendalam apabila MPR ingin melakukan amandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN.
"Karena bicara GBHN adalah korelasinya dengan amandemen, yang sesungguhnya GBHN itu dalam kacamata kami itu sesuatu arah kebijakan untuk pembangunan jangka panjang," kata Agun saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu .
Bagi Agun, MPR harus merancang GBHN yang akan masuk dalam UUD 1945 menjadi sebuah haluan negara yang memprioritaskan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Agun mengakui GBHN itu penting untuk arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Namun, secara regulasi harus dikaji lebih mendalam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus Golkar: Ada Beda Pendapat Soal Mengembalikan GBHNPerbedaan pendapat soal apakah GBHN sebuah program atau regulasi.
Baca lebih lajut »
PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri 'Jatah' Ketua MPR untuk Golkar'Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya (ketua MPR) untuk Golkar, enggak ada masalah,' kata Arsul Sani.
Baca lebih lajut »
PPP Sebut Koalisi Belum Sepakat Golkar Duduki Kursi Ketua MPR
Baca lebih lajut »
Golkar Semakin Percaya Diri Dapatkan Kursi Ketua MPRKetua DPP Golkar Yahya Zaini meyakini pihaknya bakal mendapat restu dari PDI Perjuangan perihal jabatan ketua MPR RI. Golkar
Baca lebih lajut »
Koalisi Jokowi Belum Sepakati Jabatan Ketua MPR buat Golkar, Ini SebabnyaSekjen PPP Arsul Sani memastikan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menyepakati figur yang akan menjadi ketua MPR periode 2019-2024. KetuaMpr
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Setuju GBHN Hidup KembaliArsul mengatakan GBHN menjadi alat ukur untuk menentukan kinerja pemerintah. Menurut dia, tanpa GBHN, sulit menentukan baik-tidaknya kinerja presiden. GBHN
Baca lebih lajut »