Golkar menganggap wajar jika mereka menempati kursi ketua MPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Zainudin Amali mengungkapkan, partainya kini tengah menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR terkait kursi ketua MPR. Ia berharap pada saat pembentukan pimpinan tidak terjadi voting.
Ia menuturkan, pemilihan melalui musyawarah mufakat bisa terjadi tergantung komunikasi politik yang sedang dilakukan. Pasalnya jika musyawarah mufakat tercapai maka energi yang terbuang terlalu banyak."Jadi harapan saya itu kita selesaikan dengan musyawarah mufakat," harapnya. Pasalnya Partai Golkar berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbesar kedua setelah PDI Perjuangan."Ya silakan , tapi urut-urutan kan Golkar yang nomor dua itu," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Mengunci Perebutan Kursi Ketua MPRTerkait respons Megawati, Airlangga menganggap ada sinyal PDIP bakal melepas posisi tersebut kepada Golkar
Baca lebih lajut »
Dave Laksono: Dari Awal KIK Deal Kursi Ketua MPR untuk Golkar'Dari sejak sebelum pemilu sudah ada gentlemen's agreement dengan seluruh koalisi agar menjaga kerukunan di antara (anggota) koalisi,' sebut Dave Laksono.
Baca lebih lajut »
PKB Tepis Ada Kesepakatan di KIK soal Ketua MPR untuk GolkarPKB menepis pernyataan Wasekjen Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono yang menyebut ada kesepakatan di KIK kalau kursi Ketua MPR untuk Golkar.
Baca lebih lajut »
Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar: DPD I dan II Golkar 85...Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar (JAM Golkar)Rudolfus Jack Paskalis mengatakan, kepemimpinam Ketua Umum DPP...
Baca lebih lajut »
Gerakan Kader Milenial Golkar Dukung Airlangga Jadi Ketum LagiGerakan Kader Milenial Partai Golkar (Gema) mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar.
Baca lebih lajut »
Airlangga Beberkan 3 Agenda Golkar Mengubah Aturan PemiluKetua Umum Golkar Airlangga mengatakan Golkar memiliki 3 agenda untuk mengubah aturan Pemilu dan Pilkada. Apa saja?
Baca lebih lajut »