Setelah Bamsoet, giliran Anggota DPR Arteria Dahlan alias Teri PDIP ikut merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait wacana pemerintah melakukan relaksasi PSBB di masa pandemi Covid-19. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo, kini giliran Anggota DPR Arteria Dahlan ikut merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait wacana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemi Covid-19. Politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Teri, itu mengaku bisa memahami suasana kebatinan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu.
Teri mengaku dari awal sudah mengingatkan untuk mengkaji betul kebijakan yang diambil. Acuan kebijakan itu harus Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan, bukan yang lain. "Tidak berbasiskan pada wilayah administratif pemerintahan, melainkan wilayah yang terdampak, tetapi ya sudahlah ambil positifnya, niat Pak Mahfud MD kan baik," kata Teri, Senin .
Teri berpendapat relaksasi atau pelonggaran PSBB dapat saja diterapkan. Tentunya dengan pengkajian dan pencermatan yang matang, di wilayah yang tidak terdampak atau sudah mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian, ditujukan pada wilayah-wilayah yang masyarakatnya berpotensi dapat memutar kembali roda perekonomian.Baca Juga: "Namun tetap dalam koridor protokol kesehatan, dan keputusan tersebut tetap menjadi keputusan Gugus Tugas cq. Menteri Kesehatan,” ungkapnya.
Dia mengatakan anggap wacana ini sebagai pengayaan. Lakukan kajian dan pencermatan secara detail dan mendalam. Tidak perlu terburu-buru memutuskan melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB. Menurutnya, perlu juga mendengarkan para stakeholder yang selama ini bekerja keras dan luar biasa di dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19 ini.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut rencana pemerintah soal relaksasi PSBB. Menurut Mahfud, relaksasi PSBB bukan berarti melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Teri DPR: Kapolri Tidak Salah Sebut Nama Boy Rafli Kepala BNPTPenyebutan Irjen Pol Boy Rafli Amar oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai BNPT, menurut Teri DPR, adalah keputusan yang tepat, melembaga, dan tidak ada yang salah apalagi dipolemikkan. DPRRI
Baca lebih lajut »
Najwa Shihab Kritik DPR, Politikus PDIP Arteria Dahlan Tuntut Minta MaafSurat terbuka presenter Najwa Shihab yang berisikan kritikan terhadap kinerja DPR di tengah pandemi Covid-19 terus membuat...
Baca lebih lajut »
Irwan Fecho: Logika Mahfud MD Keliru BesarAnggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal PSBB MahfudMD
Baca lebih lajut »
Kritisi Relaksasi PSBB, Ketua Komisi VIII: Pemerintah Terlalu Banyak Coba-Coba KebijakanWacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilemparkan Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan kritik pedas...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tengah Pikirkan Pelonggaran PSBBMahfud Md menanggapi keluhan masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dengan bebas saat PSBB. Mahfud mengatakan pemerintah tengah memikirkan pelonggaran PSBB.
Baca lebih lajut »
Sorotan-sorotan Atas Wacana Relaksasi PSBB Ala Mahfud MdMenko Polhukam Mahfud mengungkap pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB karena banyak keluhan dari masyarakat. Pernyataan Mahfud pun jadi sorotan.
Baca lebih lajut »