Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024. PuanMaharani
JAKARTA
- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024. Puan mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal isu masuknya Partai Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Kabar santer menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyodorkan tiga nama untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi."Menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi, ya kita harus menghargai prerogatif presiden," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin .
Puan yang juga ketua DPP PDIP menegaskan, partainya tidak bisa serta-merta menyatakan setuju atau tidak bila Gerindra masuk pemerintahan. Menurut dia, ada partai-partai selain PDIP yang juga berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.ngajak ngomong
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Pemimpin Kita Semua, Arief Gerindra Ragukan Isu Penggagalan Pelantikan PresidenArief Poyuono meragukan desas-desus tentang upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. PelantikanJokowi
Baca lebih lajut »
Puan: Jokowi Belum Ajak PDIP Bicara soal Menteri GerindraPuan Maharani mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengajak PDIP untuk berbicara tentang jatah kursi untuk Gerindra.
Baca lebih lajut »
Habiburokhman: Kalau Jokowi Mau, Gerindra Tidak MenolakKetua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra Habiburokhman menilai tidak menemukan pelanggaran konstitusi dalam hal itu. Habiburokhman
Baca lebih lajut »
Gerindra Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK asal...Gerindra setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK jika isinya terkait dewan pengawas tidak boleh diangkat presiden.
Baca lebih lajut »
F-Gerindra Minta Jokowi Undang Pimpinan DPR Bahas Legislative Review UU KPKAnggota DPR Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR.
Baca lebih lajut »
Mengalah Dalam Perebutan Ketua MPR, Gerindra Gabung Koalisi Jokowi?Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 bukan karena hendak masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah | Nasional
Baca lebih lajut »