Partai Gerindra mengkritik pelaksanaan penganggaran pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden. Mereka menemukan jurang yang besar antara arahan dan pelaksanaannya dan berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar.
Presiden RI memberikan arahan kepada pengelolaan fiskal pemerintah yang berisi tiga poin penting: 1. Identifikasi dan penghentian belanja pemerintah yang tidak esensial, tidak berdampak, dan bocor. 2. Pemusatan kapasitas fiskal pemerintah untuk belanja prioritas. 3. Pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap situasi global dan nasional. Partai Gerindra mengkritik pelaksanaan penganggaran pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden .
Mereka menemukan jurang yang besar antara arahan dan pelaksanaannya. Partai ini berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Presiden dan menindaklanjutinya dengan Direktur Utama RRI. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari pagu anggaran Rp1,7 triliun pada tahun 2025. Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, mengakui bahwa pengurangan tenaga lepas merupakan salah satu langkah efisiensi yang terpaksa diambil. Menurutnya, tenaga lepas seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan music director tidak memiliki tugas rutin seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga posisi tersebut terkena dampak efisiensi. Namun, Yonas menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memengaruhi layanan publik RRI kepada masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ia juga menyatakan bahwa efisiensi tidak berdampak pada penyediaan infrastruktur RRI. Dalam Nota Dinas Nomor ND 216/DU/V.KU.01.01/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025, RRI mengumumkan sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan diri dengan pengurangan anggaran. Salah satunya adalah mematikan sementara pemancar Programa 4 dan Programa 5. Siaran Programa 4 tetap dapat diakses secara online, sedangkan Programa 5 akan diintegrasikan dengan siaran Programa 1. Direktorat Program dan Produksi RRI akan mengatur teknis pelaksanaannya lebih lanjut. Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menyatakan bahwa TVRI tidak melakukan PHK terhadap ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menegaskan bahwa TVRI tidak mem-PHK Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Namun, Iman mengakui bahwa TVRI melakukan pengurangan kontributor. Ia menjelaskan bahwa pengurangan kontributor itu bukan kebijakan TVRI Nasional atau Pusat. Kontributor hanya freelance, dan dibayar ketika berita yang mereka kirim dinaikkan. Itu pun dibayar oleh TVRI Daerah.
Penganggaran Efisiensi RRI Gerindra Presiden
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Muzani Sebut Semua Pimpinan Partai, Mantan Presiden Dilamar HUT Gerindra ke-17Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Muzani mengatakan partainya akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 pada 15 Februari 2025. Ia juga menyebutkan bahwa semua pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP, serta mantan presiden akan diundang dalam perayaan tersebut.
Baca lebih lajut »
Bela Bahlil, Doli Golkar Sindir Dasco Gerindra: Tidak Ada Kebijakan yang Tak Diketahui PresidenKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca lebih lajut »
Kritik Jokowi Jadi Nominasi Presiden Terkorup OCCRP, Peneliti ICW Dapat Ancaman PembunuhanPeneliti ICW mengkritik Jokowi yang telah melemahkan KPK, sehingga wajar ia masuk nominasi presiden terkorup menurut OCCRP.
Baca lebih lajut »
Tiga Terdakwa Kasus Timah Divonis, Presiden Prabowo Kritik Vonis RinganTiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022 divonis hukuman oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang diberikan kepada koruptor dan menekankan perlunya vonis berat untuk para terdakwa. Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis tersebut.
Baca lebih lajut »
Donald Trump Kritik Joe Biden di Pidato Perdana Presiden AS, Sebut Tak Mampu Atasi Krisis SederhanaDonald Trump menyinggung pemerintahan sebelumnya atas kegagalan dalam menangani masalah keamanan perbatasan dan krisis dalam negeri seperti bencana.
Baca lebih lajut »
Presiden Slovenia kritik sanksi AS terhadap ICCPresiden Slovenia Natasa Pirc Musar pada Jumat (7/2) mengatakan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal ...
Baca lebih lajut »