Pemerintah dan DPR segera bahas kelanjutan RUU PRT.
- Sejumlah menteri Kabinet Indonesia maju baru saja menyelesaikan rapat koordinasi percepatan pembentukan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai rapat final sebelum RUU ini diajukan ke DPR RI. Rencananya, pengajuan akan dilakukan dalam 1-2 hari ke depan.
"Kita telah melakukan konsinyering beberapa waktu lalu selama bulan suci Ramadan, dan setelah hari raya Idulfitri, dan ini siap untuk diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut," ungkap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej dalam konferensi pers mengenai UU PRT di Jakarta, Senin .
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah telah berkomitmen mendukung pembentukan RUU PRT, dan setelah itu pihaknya telah bekerja secara maraton, pemerintah juga membentuk gugus tugas yang melibatkan Kementerian/Lembaga dalam pembahasan RUU PRT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Keamanan Siber Puji Gerak Cepat BSI Hadapi Serangan LockBitPakar keamanan siber, Pratama Persadha memuji gerak cepat Bank Syariah Indonesia (BSI) memulihkan layanan usai diserang hacker LockBit. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Rangkaian Milad I, Universitas Muhammadiyah Karanganyar Gelar Gerak Jalan SehatRangkaian Milad I, Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) akan menggelar groundbreaking pembangunan kampus utama seluas 2.000 meter persegi dan direncanakan tujuh lantai.
Baca lebih lajut »
Harga Emas Antam Hari Ini Gak Gerak, Termurah Masih Rp580.000Harga emas Antam terpantau masih stagnan pada perdagangan Senin (15/5/2023), termurah dibanderol Rp580.000.
Baca lebih lajut »
Pemkab Karo dan Forkopimda Gerak Jalan BersamaUntuk mempererat persaudaraan dan kekeluargaan, Pemkab, Forkopimda, dan BUMN/BUMD Karo menggelar gerak jalan bersama, Jumat (12/5) lalu. Adapun rute yang dilalui, start dari Fefica Cafe Simpang Kutarayat, dan finish di Danau Lau Kawar.
Baca lebih lajut »
RUU Kesehatan, antara Urgensi dan Pemenuhan Kepentingan PublikPerbaikan sistem kesehatan nasional yang dilakukan dengan memperkuat regulasi melalui pembahasan RUU Kesehatan merupakan hal baik. Namun, proses pembahasan regulasi tersebut harus dipastikan transparan dan akuntabel. Kesehatan AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Penolakan RUU Kesehatan Berpotensi Halangi Pelindungan Hukum NakesPenolakan RUU Kesehatan berpotensi menghambat kebutuhan terhadap pelindungan hukum yang lebih jelas dan kuat untuk dokter dan nakes.
Baca lebih lajut »