Pemerintah berupaya memulihkan industri penerbangan melalui segmen perjalanan dinas ASN. KoranTempo
JAKARTA – Pemerintah berupaya memulihkan frekuensi penerbangan domestik melalui segmen perjalanan dinas aparat sipil negara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengatakan langkah itu menjadi salah satu opsi yang dilakukan regulator untuk membantu bisnis penumpang maskapai. “Airlines sudah setengah mati. Jadi, saat perjalanan wisata sedang minim, kami coba dorong penerbangan segmen bisnis dan dinas pemerintahan,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.
Kementerian Koordinator meminta penugasan ditujukan ke delapan destinasi wisata prioritas, seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Bali, dan Mandalika. Ihwal surat edaran tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Agung Kuswandono meminta Tempo bertanya ke Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves, Odo Manuhutu. Namun, hingga berita ini ditulis, Odo belum menjawab telepon dan pesan pendek Tempo.
Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas, dan Umum Perhubungan Udara, Budi Prayitno, mengatakan tinggal menunggu realisasi anggaran yang sudah dialokasikan sejak awal tahun yang belum digunakan akibat pandemi. “Bisa dengan maskapai swasta maupun BUMN, yang pasti penerbangan bisa kembali bergairah,” kata dia. “Penugasan sudah dimulai bulan ini.”
Direktur Operasi PT Angkasa Pura I , Wendo Asrul Rose, mengatakan entitasnya siap mengakomodasi kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan penerbangan. Terlebih, bisnis perusahaan pengelola bandara sedang tertekan karena volume pergerakan pesawat dan penumpang yang masih jauh di bawah batas ideal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Maskapai Penerbangan Sekarat - Berita Utama - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »
Jumlah Penumpang di Bandara Anjlok Drastis - Berita Utama - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »
Presiden Diminta Lobi Malaysia untuk Pulangkan Joko Tjandra - Nasional - koran.tempo.coPeneliti ICW meminta Presiden Joko Widodo melobi pemerintah Malaysia guna memulangkan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Tolak Usul Perluasan Kewenangan Polisi - Peristiwa - koran.tempo.coOmbudsman Republik Indonesia menolak wacana perluasan kewenangan Kepolisian RI dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Rasio Positif DKI Melonjak Dua Kali Lipat - Metro - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »