JPNN.com : Sejauh ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sebanyak 65 lokasi.
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus rasuah dalam upaya paksa penggeledahan di Semarang .
Lalu, 46 kantor dinas atau organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang dan dua kantor pihak lain.
Kasus Korupsi Semarang Hevearita Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Geledah Puluhan Lokasi, KPK Sita Rp1Miliar dan 9.650 Euro di Kasus Korupsi Pemkot SemarangJuru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa penggeledahan telah berlangsung pada 17 Juli hingga 25 Juli 2024 di wilayah Kota Semarang
Baca lebih lajut »
Geledah 66 Lokasi di Semarang, KPK Sita Dokumen sampai Duit Rp1 M dan EUR9.650KOMISI Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan hasil penggeledahan terkait kasus dugaan rasuah di Pemerintahan Kota Pemkot Semarang pada 17 Juli 2024 sampai 25 Juli 2024
Baca lebih lajut »
KPK Temukan Ini Usai Geledah di Kantor Pemkot Semarang, Jangan Kaget, WowBerita KPK Temukan Ini Usai Geledah di Kantor Pemkot Semarang, Jangan Kaget, Wow terbaru hari ini 2024-07-30 19:27:17 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Puluhan Kantor Dinas Pemkot Semarang, Temukan Uang Rp1 Miliar dan Duit AsingKPK menyatakan, akan memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi soal hasil temuan dari penggeledahan terkait kasus korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang.
Baca lebih lajut »
KPK Temukan Lagi Bukti Kasus IUP Eks Gubernur Malut Usai Geledah Sejumlah LokasiTessa mengatakan barang bukti tersebut akan ditelaah oleh tim penyidik sekaligus akan memanggil saksi-saksi terkait untuk mengklarifikasi hasil temuan WIUP tersebut.
Baca lebih lajut »
KPK geledah lima lokasi sidik korupsi eks Gubernur Maluku UtaraTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ...
Baca lebih lajut »