Geger Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Ada Apa?
Presiden Jokowi menargetkan proyek Sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang sudah mangkrak selama 6 tahun ini akan selesai pada April 2023 ini.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Haryanto Kenneth menilai persoalan lahan menjadi penyebab terhambatnya pembangunan Sodetan Ciliwung. Selain itu Kenneth juga menyoroti pentingnya keberanian pemimpin DKI untuk mengeksekusi dan mempercepat pengerjaan proyek yang diharapkan bisa menekan banjir ibu kota.
Seperti apa persoalan dan dampak pembangunan Sodetan Ciliwung? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Haryanto Kenneth dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga dalam Profit,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cerita di Balik Upaya Heru Bebaskan Lahan Sodetan Ciliwung Berujung Pujian Jokowi | merdeka.comHeru menjelaskan bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut tak sepenuhnya mangkrak. Pembangunan masih dilakukan di inlet atau bagian masuk air.
Baca lebih lajut »
Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi PolitikAdi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja
Baca lebih lajut »
Wakil Sekjen Nasdem Sebut Surya Paloh Sumringah Setelah Bertemu Jokowi, Apa Alasannya?Isu panas-dingin hubungan Jokowi-Nasdem mengemuka, sejak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, resmi deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
Baca lebih lajut »
Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di Istana Merdeka, Sekjen Nasdem Sebut Sudah 3 Bulan Tidak BertemuDi tengah isu reshuffle, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (26/1/2023) sore.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Inpres Pembangunan Jalan Daerah Cara Jokowi Tingkatkan Ekonomi RakyatPresiden Joko Widodo alias Jokowi akan menerbitkan intruksi Presiden (Inpres) sebagai petunjuk pelaksana kebijakan pembangunan jalan daerah.
Baca lebih lajut »