Gegara Hal ini, DPRD DKI Minta Jakpro Gabungkan Anak Perusahaan DPRDDKIJakarta
jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan merger bagi anak usaha PT Jakarta Propertindo yang tidak produktif.Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengatakan PT Jakpro hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Baca Juga:Indikator utamanya PT Jakpro tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta.“Dari hasil yang disampaikan mayoritas anggota Komisi C bahwa sebenarnya Jakpro itu belum dapat apa-apa. Mereka baru berusaha kira-kira dua atau tiga tahun lagi baru sehat,” ucap Rasyidi dalam keterangannya, Sabtu malam.
Baca Juga:Diketahui, ada tujuh anak usaha PT Jakpro, yakni PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari. “Perusahaan ini terlalu besar, sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya saja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada yang perlu digabungkan,” kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Minta Jakpro Gabungkan Anak Usahanya karena Terus MerugiKomisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan merger atau penggabungan anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Anak usaha Jakpro dinilai tidak produktif dan membebankan Jakpro karena terus merugi.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Jakpro Gabungkan Anak Usaha Karena Rugi Terus | merdeka.comKomisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan merger atau penggabungan anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Anak usaha Jakpro dinilai tidak produktif dan membebankan Jakpro karena terus merugi.
Baca lebih lajut »
FITRA: Anggaran Rp1,8 miliar untuk Pakaian Dinas DPRD DKI Tidak BijakPemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,87 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi 106 Anggota DPRD DKI Jakarta dari APBD 2023. Peneliti Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan menilai, alokasi anggaran tersebut tidak bijak.
Baca lebih lajut »
Rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Dikabarkan Digeledah KPK, Fraksi PDIP Buka SuaraSelasa lalu, penyidik KPK memeriksa ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. termasuk ruang kerja anggota DPRD M Taufik.
Baca lebih lajut »
Rumahnya Disebut Digeledah KPK, Ketua DPRD DKI: Itu HoaksMenanggapi informasi penggeledahan itu, Prasetyo mengaku informasi tersebut tidak benar adanya alias hoaks.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Tidak Ada Penggeledahan Rumah Ketua DPRD DKI Prasetyo EdiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada penggeledahan di rumah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Baca lebih lajut »