Gedung DPRD DKI Digeledah Penyidik, KPK: Soal Dugaan Korupsi Tanah Pulo Gebang TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambangi Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini. Dari pantauan Tempo, beberapa orang yang mengenakan rompi tampak masuk ke ruang kerja para anggota dewan 'Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,' ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Januari 2023.
Mereka bergegas masuk ke dalam gedung itu.Ali menuturkan, pihaknya akan mengabarkan kembali perihal penggeledahan hari ini. 'Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,' kata dia.Para awak media tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung legislator Kebon Sirih itu. Petugas keamanan gedung berjaga dan tidak memperkenankan wartawan mendekat ke lokasi penggeledahan.Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan lebih lanjut dari KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim KPK Tiba-tiba Sambangi DPRD DKI, Ada Apa?Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini tiba-tiba mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Ada apa?
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta, Seluruh Ruangan DiperiksaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa sore (17/1/2023).
Baca lebih lajut »
Gedung DPRD Inhu Terbakar, Api Membara di Lantai 2Gedung DPRD Inhu terbakar sekitar pukul 12.30 WIB. Api membara di lantai 2 gedung yang terletak di Rengat Barat itu.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
Baca lebih lajut »
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Baca lebih lajut »