15 anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, NTT diperiksa polisi terkait uang perjalanan dinas yang belum dikembalikan.
Pemeriksaan terhadap belasan anggota dewan tersebut, terkait realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Anam menjelaskan, dari informasi dan hasil pengumpulan keterangan dan ditambah adanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan NTT atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2020, pada OPD Sekwan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 518.975.000 dan terjadi kurang setor sebesar Rp 407.060.000.
"Terkait dengan perihal tersebut maka ke-15 orang yang belum menyetor sesuai dengan temuan BPK tersebut, akan dimintai keterangannya," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ratusan Warga Tangerang Ditipu Pengembang, DPRD Minta Satpol PP Segel Area Perumahan | merdeka.comPuluhan warga kabupaten Tangerang mengaku menjadi korban penipuan proyek pengembang perumahan Bhuvana Village Regency. Mereka mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (1/9).
Baca lebih lajut »
Evaluasi Pelaksanaan APBD 2021, DPRD DKI: Perencanaan Kegiatan Anggaran Kurang Baik | merdeka.comDalam rapat tersebut, Komisi A dalam catatanya mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aset pemerintah daerah (pemda) yang tidak digunakan sehingga tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain.
Baca lebih lajut »
Pindah ke Partai Golkar, Menantu Soekarwo Dicopot dari Anggota DPRD JatimBayu Airlangga resmi dicopot dari anggota DPRD Jawa Timur karena loncat partai dari Partai Demokrat ke Partai Golkar
Baca lebih lajut »
Hari Ini Presiden Jokowi ke Lampung untuk Jadi Saksi Pernikahan Anggota DPRD yang Juga Anak GubernurPresiden Jokowi akan menjadi saksi dari mempelai pria. Sementara itu saksi dari mempelai wanita ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca lebih lajut »
Apresiasi Tiga Hakim MK yang Dissenting Opinion, PSI: Mereka Jernih dan Objektif | merdeka.comPSI menggugat UU Pemilu terkait ketentuan verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD.
Baca lebih lajut »
Diduga Tipu Ratusan Pembeli, Perumahan di Tangerang Disegel | merdeka.comAbdul menegaskan, penyegelan perumahan Bhuvana Village Regency tersebut berdasarkan hasil dialog antara konsumen pengembang PT. Sukses Indonesia Anugerah Property (SIAP) dengan DPRD Kabupaten Tangerang.
Baca lebih lajut »