Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, kurang memadainya tarif penyeberangan membuat iklim usaha tidak kondusif.
Lombok Barat, Beritasatu.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menilai rasio jumlah kapal dengan kondisi kapal yang memprihatinkan lebih dominan. Hal tersebut tidak terlepas dari iklim usaha yang tidak kondusif.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, carut marut angkutan penyeberangan dimulai dari over supply atau terlalu banyak izin yang dikeluarkan. Kemudian, tidak seimbang antara suplai dan permintaan, termasuk tidak seimbangnya sarana prasarana kapal dengan pelabuhan/dermaga. Advertisement “Terakhir, tidak memadainya tarif penyeberangan untuk lintas provinsi, dimana masih ada kekurangan 35,4 persen. Belum lagi, adanya dampak dari kenaikan BBM," kata Khoiri Soetomo, di acara Rakernas Gapasdap, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin .DPR Minta Usulan Kenaikan Tarif Penyeberangan Dikaji Ulang Khoiri meminta Kementerian Perhubungan mengambil langkah dan kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Pasalnya, tidak ada transportasi kalau tidak ada safety. Jadi tidak ada gunanya ada transportasi yang ditekan harga semurah-murahnya. Lambat laun akan menggerus keselamatan, yang setiap saat bisa menenggelamkan kapal dan membunuh nyawa begitu banyak orang,” tegasnya. Khoiri menjelaskan, di Indonesia ada 23 lintasan antar provinsi dengan jumlah golongan yang sangat banyak. Adapun aturan tarif penyeberangan yang sudah diterbitkan Menteri Perhubungan KM 172 sebesar 11,79 persen bervariasi. Namun tiba-tiba, aturan tersebut diganti dengan KM 184 yang penyesuaian tarif penyeberangan dipukul rata 11 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenhub Optimalkan Pemanfaatan Aset di Pelabuhan Tanjung Redeb Kaltim |Republika OnlinePerjanjian tersebut dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian.
Baca lebih lajut »
Kemenhub Sewakan Aset Pelabuhan Tanjung Redeb Berau ke SwastaKemenhub dan PT Mitra Samudera Kreasi melakukan penandatanganan adendum perjanjian sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan atau bangunan di Pelabuhan Tanjung Redeb.
Baca lebih lajut »
Kemenhub Maksimalkan Pemanfaatan Aset di Pelabuhan Tanjung RedebPelabuhan Tanjung Redeb adalah selah satu penopang perekonomian di Kabupaten Berau Kalimantan Timur
Baca lebih lajut »
Optimalkan Aset, Kemenhub Sewakan Pelabuhan Tanjung Redeb ke SwastaKemenhub menyewakan Pelabuhan Tanjung Redeb di Berau Kaltim untuk optimalisasi aset.
Baca lebih lajut »
Kemenhub Gandeng Konsultan Inggris Siapkan Operasi LRT Jabodebek dan KCJBKemenhub gandeng dua konsultan asal Inggris untuk mengawal operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca lebih lajut »
BPOM Minta Masyarakat Hindari Konsumsi Pangan Mengandung Nitrogen CairBPOM Pangkalpinang minta masyarakat menghindari pangan olahan siap saji yang ditambahkan atau yang mengandung nitrogen cair
Baca lebih lajut »