Konversi nama untuk guna meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan .Airlangga menjelaskan, konversi nama tersebut ditujukan guna meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah di Indonesia, agara tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana perkebunan Kelapa Sawit saja. “Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP.
Airlangga menegaskan, pengelolaan dana perkebunan sangat penting untuk memaksimalkan hasil perkebunan di Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri lainnya.“Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800 ribu ha pada saat puncak . Tetapi saat sekarang di bawah 200 ribu ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ikut Urus Kakao dan Kelapa, BPDPKS Bakal Diubah Jadi BPDPPemerintah bakal mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Baca lebih lajut »
Pengelola Pondok Indah (MKPI) Bagi Dividen Rp 507 M & Ganti DirekturEmiten pengembang properti Metropolitan Kentjana (MKPI) sepakat membagikan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp507,28 miliar atau sebesar Rp535 per saham.
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan HajiBPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
Baca lebih lajut »
BPK Ada Masalah di Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Hajimenemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu Siskehat Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023
Baca lebih lajut »
BPK temukan dua persoalan dalam LK Badan Pengelola Keuangan HajiBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) ...
Baca lebih lajut »
Emiten Pengelola Bioskop XXI (CNMA) Ganti 3 KomisarisNusantara Sejahtera Raya (CNMA) mengangkat 3 orang komisaris, termasuk Komisaris Utama. Hal itu telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Baca lebih lajut »