Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku tak hadiri Halalbihalal PDIP Jateng meski diundang. Tapi, itu bukan karena Ganjar Pranowo tak diundang.
SOLOPOS.COM - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat diwawancarai wartawan seusai kegiatan penanaman pohon di Sungai Bengawan Solo dalam rangka HUT PDIP dan ulang tahun Megawati Soekarnoputri, Minggu siang. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah baru-baru ini bukan karena ada persoalan. Melainkan karena tidak diundang.
Sementara soal ketidakhadirannya di acara tersebut, Rudy beralasan halalbihalal di DPC PDIP Jateng bersamaan dengan agenda yang tak bisa ditinggalkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Hadiri Halal Bihalal PDIP Jateng, Ganjar Tak Diundang?Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lagi-lagi tak hadir dalam acara partainya, PDI Perjuangan.
Baca lebih lajut »
Ganjar Tak Hadiri Halalbihalal PDIP Jateng, Isu Konflik 2024 MenguatGanjar Pranowo tidak hadir dalam acara halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah. Absennya Ganjar dinilai menguatkan dugaan adanya konflik antara dirinya dan PDIP.
Baca lebih lajut »
FX Rudy Pastikan Ganjar Tak Diundang Halal Bihalal PDIP JatengTerjawab sudah kenapa Ganjar Pranowo tak hadiri halal bihalal PDIP Jateng Sabtu lalu. Menurut Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmoko, Ganjar memang tak diundang dalam acara tersebut. Via detik_jateng
Baca lebih lajut »
Ganjar Tak Datang di Halalbihalal DPD PDI-P Jateng, FX Rudyatmo: Memang Tak DiundangRudy memastikan, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara halalbihalal DPD PDI-P Jateng. Ini penjelasannya.
Baca lebih lajut »
Kala Ganjar dan PDIP Kian BerjarakHubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan partainya, PDIP, kembali menjadi sorotan. Ganjar dan PDIP tampak kian berjarak.
Baca lebih lajut »
Di Hadapan Hakim MK, Ekonom Nyatakan Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak dan Tak LayakKepada hakim MK, ekonom M Fadhil Hasan yang pernah diminta sebagai narasumber pembahasan RUU IKN menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak layak. Salah satunya karena kapasitas fiskal terbatas. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »