Ganjar Pranowo Putusan MK Ubah Peta Kekuatan Politik di Pilkada 2024

Putusan MK Soal Pilkada Berita

Ganjar Pranowo Putusan MK Ubah Peta Kekuatan Politik di Pilkada 2024
Pilkada 2024Ganjar PranowoPdip
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 92%

Politisi PDIP Ganjar Pranowo meyakini putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah akan mengubah peta kekuatan politik jelang pendaftaran calon kepala daerah

Selain pengaruh rekayasa genetik oleh manusia, ancaman terhadap tumbuhan asli datang dari faktor lingkungan, misalnya erupsi gunung yang bisa membuat tumbuhan jenis tertentu punah."Pasti berubah karena kalua semua bisa mencalonkan, berarti akan ada kandidat yang lebih dari satu. Artinya, kompetisi memang akan terbuka," jelas dia di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa .

Lebih lanjut, Ganjar mengaku, pihaknya masih akan mempelajari teknisnya dari putusan itu secara lebih lanjut. Menurut dia, jika putusan harus diberlakukan, KPU mesti segera menyiapkan penyesuaian-penyesuaian regulasi dalam Peraturan KPU tekrait Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan

Putusan atas uji materi yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dinilai menjadi simbol menghidupkan kembali demokrasi dalam Pilkada 2024.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Pilkada 2024 Ganjar Pranowo Pdip

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PDIP: Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Buruk Bagi Oligarki PartaiPDIP: Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Buruk Bagi Oligarki PartaiPutusan MK ubah ambang batas pencalonan kepala daerah buruk bagi oligarki partai
Baca lebih lajut »

Aburizal Bakrie Minta Ketum Golkar Baru Pelajari Putusan MK yang Ubah Syarat PilkadaAburizal Bakrie Minta Ketum Golkar Baru Pelajari Putusan MK yang Ubah Syarat PilkadaKetua Umum baru Partai Golkar diminta pelajari putusan MK yang ubah syarat Pilkada.
Baca lebih lajut »

Menkominfo Bakal Tindaklanjuti Putusan MA soal Ubah Aturan PinjolMenkominfo Bakal Tindaklanjuti Putusan MA soal Ubah Aturan PinjolBudi berkeyakinan, kemajuan digital tidak boleh mengorbankan hajat rakyat. Maka dari itu, aturan baru soal pinjol akan dipelajari lebih detail oleh kementeriannya.
Baca lebih lajut »

Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Komisi II DPR Sampaikan Pilihan MasyarakatPutusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Komisi II DPR Sampaikan Pilihan MasyarakatBerita Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Komisi II DPR Sampaikan Pilihan Masyarakat terbaru hari ini 2024-08-21 05:32:47 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Kata Yasonna Soal Putusan MK Ubah Syarat Pencalonan PilkadaKata Yasonna Soal Putusan MK Ubah Syarat Pencalonan PilkadaMK Putuskan Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Yasonna Laoly: Biar Saja Ranah KPU
Baca lebih lajut »

KPU Bersiap Ubah Aturan Pilkada Imbas Putusan MKKPU Bersiap Ubah Aturan Pilkada Imbas Putusan MKKetua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan KPU siapkan langkah mengubah aturan pasca-putusan MK, seperti konsultasi DPR.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 19:37:04