Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah di Jateng tidak menambah gambar wajah di paket bantuan sembako untuk warga terdampak covid-19. GanjarPranowo
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat pemerintah kabupaten/kota agar tidak menempelkan stiker bergambar kepala daerah pada bantuan sosial untuk masyarakat. Dia meminta seluruh bantuan menggunakan label atau logo pemerintah daerah saja untuk menghindari pro kontra di tengah publik. "Kalau bantuan itu dari pemerintah, ya pakai label pemerintah saja," tegasnya.
Apalagi beberapa kepala daerah di Jateng menjadi inkumben di pilkada mendatang. "Sebenarnya tidak keliru amat karena memang faktanya mereka yang incumbent itu dia yang saat ini memimpin. Tapi tidak pas saja," tambah Ganjar. Ganjar mengatakan, tidak akan menjadi masalah jika kemudian label yang digunakan dalam bansos itu menunjukkan jabatan tertentu dari si pemberi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Minta Kepala Daerah Percepat Bansos buat Warga Miskin'Saya meminta para kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum menerima bansos,' Jokowi Bansos via detikfinance
Baca lebih lajut »
Bawaslu Minta Kepala Daerah Tak Politisasi Bantuan Covid-19Bawaslu meminta supaya kepala daerah yang hendak maju kembali di Pilkada tak mencampurkan perihal bansos dengan kepentingan politik.
Baca lebih lajut »
Ganjar Minta Pemerintah Pusat tak Kaku Salurkan Bansos |Republika OnlineGanjar menyebutkan penyaluran bansos ini menimbulkan keributan di kalangan bawah.
Baca lebih lajut »
Ganjar Minta Proses Hukum Pemudik Bandel yang Pulang Sembunyi-Sembunyi ke JatengGanjar Pranowo juga mendapatkan laporan mengenai pemudik bandel yang ngumpet-ngumpet agar bisa sampai di kampung halamannya di Jateng. Ia mengaku prihatin dengan hal tersebut
Baca lebih lajut »
DAU 380 Daerah Ditunda, Apkasi Minta Pusat Fleksibel |Republika OnlineKementerian Keuangan telah menjatuhkan sanksi penundaan transfer DAU 380 Daerah.
Baca lebih lajut »
Kepala BKKBN Minta Kehamilan Ditunda di Tengah Pandemi Covid-19Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta masyarakat menunda kehamilan selama pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »