Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan dengan revisi Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 menyoroti dampak terhadap ...
Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia yang mengaku keberatan dengan revisi Peraturan Pemerintah No.
Ketidakselarasan tersebut ditemukan pada bagian definisi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik. FTII menilai perbedaan definisi itu membuatKeselarasan tersebut penting mengingat setiap penyelenggara pelayanan publik menjalankan misi negara sebagaimana tertuang pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945.
Andi mengatakan jika implementasi atas definisi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik tersebut akan berpengaruh besar terhadap praktek perlindungan data publik. "Jika sebelumnya semua data yang digunakan dalam melayani rakyat Indonesia wajib ditempatkan di dalam wilayah hukum Indonesia, nantinya kewajiban tersebut dan hanya berlaku bagi instansi dan institusi negara saja yang merupakan bagian sangat kecil dari kumpulan data publik yang perlu dilindungi," ujar Andi.Dengan definisi itu pula, menurut Andi, semua layanan elektronik non-pemerintah tidak perlu ditempatkan pada wilayah hukum Indonesia.
“Mengingat saat ini dorongan pemerintah dan publik terhadap kebutuhan atas UU Perlindungan Data untuk segera diundangkan begitu besar, kami mengusulkan agar perubahan PP 82/2012 menunggu pengesahan UU Perlindungan Data terlebih dahulu," kata Andi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puasa Boba 4 Bulan, Bisa Beli Tiket PP ke TaiwanSeorang perempuan Malaysia puasa boba selama empat bulan sehingga bisa menabung dan membeli tiket pergi pulang ke Taiwan.
Baca lebih lajut »
Risma Perintahkan Satpol PP Tindak Tegas Penembak Satwa DilindungiLima burung yang dilindungi dikabarkan ditembak oleh oknum tak bertanggungjawab menggunakan senapan angin.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tandatangani PP KEK SinghasariKEK Singhasari ini terdiri atas zona pariwisata dan zona pengembangan teknologi.
Baca lebih lajut »
Satpol PP Padang Diuji Hafalan Pancasila dan Surat AlquranBaca Pancasila dan Surat Alquran jadi tes kemampuan mental spiritual Satpol PP Padang
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi teken PP KEK Singhasari, untuk pariwisata MalangPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari pada 27 ...
Baca lebih lajut »
Pengamat: Ini Ujian Bagi Jokowi, Pilih Parpol atau Rakyat...'Pilihan yang sangat rumit antara mengikuti partai pengusung seperti PDI-P atau mengikuti suara publik soal revisi UU KPK,' kata Adi.
Baca lebih lajut »