Fraksi PKS menyatakan hal tersebut harus disepakati bersama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespons terkait wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Jazuli mengatakan, PKS tak keberatan terkait usulan tersebut, tetapi hal itu perlu disepakati secara bersama-sama.
Baca Juga Anggota Komisi I DPR ini menilai ada rasionalitas fungsional dari penambahan pimpinan MPR yang disesuaikan dengan jumlah partai yang lolos ke senayan. Menurutnya MPR adalah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD atau joint session. Jazuli menambahkan, penambahan pimpinan tersebut akan membuat proses-proses permusyawaratan berjalan efektif dan efisien. Apalagi ke depan ada wacana kuat untuk melakukan amandemen UUD 1945 yang salah satu poin pentingnya adalah menghidupkan kembali GBHN dalam kewenangan MPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi PKS DPRD DKI Soroti Rendahnya Serapan Anggaran oleh 3 SKPDKetiga SKPD tersebut merupakan bidang strategis bagi pembangunan karena terkait dengan infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Ingatkan agar Hunian DP Rp 0 Tepat SasaranPKS menilai masih banyak masyarakat yang belum atau lambat mengetahui prosedur untuk bisa manfaatkan program DP Rp 0.\n\n
Baca lebih lajut »
Usulan 10 Pimpinan MPR Dikritik Mardani, PAN: PKS SetujuUsulan 10 pimpinan MPR telah dikemukakan politikus PAN Saleh Daulay. Politikus PKS Mardani Ali Sera mengkritik usulan tersebut. Namun Saleh menyoroti sikap PKS.
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Tuding Pemerintah Gagal Pemenuhi Amanat UUSEMBILAN dari sepuluh fraksi di Banggar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas lebih lanjut di dalam rapat paripurna.
Baca lebih lajut »
Semua fraksi DPRD Makassar setujui Raperda Retribusi Jasa UsahaSemua fraksi di DPRD Makassar, Sulawesi Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Jasa Usaha untuk segera disahkan menjadi peraturan ...
Baca lebih lajut »
Dapat Pin Emas, Fraksi PAN DPRD DKI Baru Mau Pakai Saat Angka Kemiskinan TurunSelama kemiskinan di Jakarta tidak benar-benar menurun, mereka tidak akan memakai pin emas tersebut.
Baca lebih lajut »