Pemerintah didesak untuk membatalkan rencana bagi-bagi IUPK (izin usaha pertambangan khusus) kepada ormas keagamaan.Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menilai langkah
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menilai langkah tersebut tidak tepat di tengah karut-marut dunia pertambangan serta terkait dengan kompetensi ormas keagamaan.
Menurut Mulyanto, semestinya Pemerintah mengatur usaha pertambangan sesuai dengan amanat konstitusi, agar kekayaan alam yang dikuasai negara benar-benar dapat memakmurkan kehidupan rakyat, bukan malah membagi-bagi IUPK eks PKP2B pada pendatang baru yakni ormas keagamaan yang secara spesialisasi dan kompetensi pertambangan masih belum terbukti.
Mulyanto membeberkan kasus-kasus pertambangan dengan kerugian negara triliunan rupiah akhir-akhir ini susul-menyusul terungkap. Sementara aparat belum berhasil menuntaskan kasus tambang emas ilegal di Kalimantan, yang menggunakan alat berat dan melibatkan WNA China sebanyak 80 orang yang sebagian dengan visa turis, tiba-tiba muncul kasus serupa di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Apresiasi Ormas Keagamaan yang Menolak IUPKANGGOTA DPR RI Fraksi PKS Hermanto mengapresiasi ormas keagamaan yang menolak diberikan izin usaha pertambangan IUPK
Baca lebih lajut »
DPR Ingatkan Pemerintah Beban Utang Terlampau Berat, Hati-hati!Pemerintah mendapat masukan dari fraksi-fraksi di DPR soal pengelolaan utang, salah satunya dari PKS.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Minta Pelaksanaan Tapera DievaluasiAnggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama meminta program Tabungan Perumahan Rakyat dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 untuk dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Warga Israel Menginjak Bantuan RI untuk Gaza, Ketua Fraksi PKS: Tindakan BiadabJPNN.com : Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengecam tindakan warga Israel menginjak-injak bantuan Indonesia untuk Gaza.
Baca lebih lajut »
Kepala Otorita IKN Mundur, Fraksi PKS DPR RI Nilai Saatnya Evaluasi UlangAnggota Komisi V DPR sari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Tolak UU dan PP tentang TaperaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong evaluasi Undang Undang (UU) Nomor 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tak hanya UU-nya,
Baca lebih lajut »