Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong agar jabatan sipil tidak boleh berasal dari anggota TNI-Polri.
Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan hal tersebut. Lucius mengungkap potensi bahaya yang muncul jika anggota TNI-Polri aktif makin bebas menduduki jabatan sipil.
Formappi telah mengupas mengenai polemik penunjukan penjabat kepala daerah dari anggota TNI aktif dalam diskusi bertajuk"Pro Kontra Tentara Jadi Pj Kepala Daerah", Sabtu . Lucius menilai penunjukan TNI-Polri aktif sebagai pj kepala daerah harus segera dihentikan.Hal itu diungkapnya untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai pj bupati Seram Bagian Barat, Maluku.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Baca lebih lajut »
Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Baca lebih lajut »
Kata Formappi Soal Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin Ditunjuk Jadi Pj BupatiFormappi menilai penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi.
Baca lebih lajut »
TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi DemokrasiTNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi. Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Tribunnews.comLucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan.
Baca lebih lajut »