Virus Corona diprediksi tak cepat berlalu. Dalam kondisi ini, sebaiknya PSBB tidak dicabut, melainkan dilonggarkan atau diketatkan sesuai kebutuhan saja.
Pandu lebih memilih menyebut istilah 'pembatasan sosial' ketimbang PSBB karena tidak semua daerah menerapkan PSBB yang mensyaratkan izin dari Kementerian Kesehatan. Justru, menurut Pandu, pembatasan sosial berbasis kesadaran komunitas lebih efektif ketimbang PSBB.Baca juga:Belakangan ini, terjadi keriuhan penggunaan istilah terkait PSBB, yakni pelonggaran PSBB atau pengurangan PSBB. Menurut Pandu, istilah 'pelonggaran' lebih tepat digunakan.
"Dalam keadaan kita belum mengakhiri pandemi, kita akan banyak sekali melakukan pengetatan dan pelonggaran," kata Pandu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
FKM UI Sampaikan Syarat Agar Anies Bisa Cabut PSBB 4 JuniFKM UI menyebut kondisi Jakarta saat ini belum aman untuk pelonggaran PSBB. Soalnya, beberapa hari terakhir, terjadi kenaikan kasus positif Corona.
Baca lebih lajut »
Karawang Terapkan PSBB Tersegmentasi, Kabupaten Subang PSBB ParsialKabupaten Karawang akan menerapkan PSBB tersegmentasi selama 10 hari ke depan hingga 29 Mei 2020.
Baca lebih lajut »
Epidemiolog UI: Jangan Buru-buru Longgarkan PSBBKepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyarankan pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Baca lebih lajut »
FKM UI: 1,7 Juta Orang Mudik, Arus Balik Bisa Bawa Corona Episode 2Diperkirakan ada 1,7 juta orang mudik dari Jabodetabek. Diprediksi, mereka akan pulang ke Jabodetabek dan menimbulkan wabah Corona, tapi tak separah sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Tak Longgarkan PSBB Sebelum Kasus Covid-19 MenurunKetua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum kasus penyebaran Covid-19 menurun.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tak Masalah Pasar Kembali Ramai, Komisi VIII: Itu Langgar PSBBYandri mengatakan, dengan memperbolehkan keramaian di pasar, artinya pemerintah tak sepenuhnya melaksanakan aturan PSBB yang sudah dibuat - Nasional
Baca lebih lajut »