Firman Candra Kritisi RUU Omnibus Law Haji dan Umrah : Firman Candra yang merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum AMPHURI.
Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Bidang Hukum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia , Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH menemukan adanya upaya desakralisasi haji dan umrah dalam draft Rencana Undang-Undang Omnibus Law terkait UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain itu, dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga ada pasal yang sangat memberatkan pelaku usaha perjalanan haji dan umrah.
2 dari 3 halamanPenafsiranFirman menjelaskan, kalau dalam penafsiran dan penjelasannya, bisa memungkinkan non muslim atau WNA atau fintech boleh mendapatkan izin PPIU dan atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus serta mengubah tata kelola PIHK dan PPIU karena tidak lagi menggunakan izin menteri, PIHK dan PPIU wajib untuk membuat izin berusaha.
3 dari 3 halamanPenambahanSelain itu, lanjut Firman, AMPHURI juga menilai adanya penambahan sanksi bagi PPIU dan PIHK dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Di mana dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pada pasal 125 dan pasal 126 hanya mengatur denda maksimal Rp 10 miliar dan penjara maksimal 10 tahun. Akan tetapi di dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja ditambah poin baru dalam perubahan pasal 125 dan 126.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Candra Darusman Gandeng KOPHI Berikan Donasi Kepada Jurnalis Terdampak CoronaCandra Darusman Gandeng KOPHI Berikan Donasi Kepada Jurnalis Terdampak Corona: Candra Darusman melalui FESMI memberikan donasi untuk jurnalis.
Baca lebih lajut »
Rindu Manggung, Eross Candra: Kata Kangen Saja Sudah Tak CukupKata kangen saja tak cukup untuk menggambarkan perasaan Eross Candra terhadap SheilaGank dan juga manggung
Baca lebih lajut »
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law, Fraksi PKS Nyatakan OposisiAnis menjelaskan bahwa sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat, dirinya dan Fraksi PKS akan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan sungguh-sungguh.
Baca lebih lajut »
Kemenag Diminta Tunda Pengiriman Jemaah Haji 2020Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, belum adanya keputusan penyelenggaraan haji 2020 membuat persiapan kebutuhan dan keperluan terhambat.
Baca lebih lajut »
Pengiriman Jemaah Haji Bisa Ancam Keselamatan Ratusan Ribu JemaahKomnas Haji dan Umrah menyebut ada 221 ribu warga negara Indonesia yang akan berangkat haji jika presiden tidak menunda pemberangkatan haji pada tahun ini.
Baca lebih lajut »
Jokowi Didesak Tunda Pengiriman Jamaah Haji Tahun 2020Komnas Haji dan Umrah mendesak Presiden Jokowi untuk menunda pengiriman jamaah haji tahun 2020. Alasannya, demi keselamatan...
Baca lebih lajut »