F-PKS minta Setjen DPR batalkan pengadaan gorden

Indonesia Berita Berita

F-PKS minta Setjen DPR batalkan pengadaan gorden
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 63 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 78%

'...DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut, harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja,' kata Jazuli Juwaini.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, berbicara pada jurnalis dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. ANTARA/HO-F-PKS DPR

Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, meminta Sekretariat Jenderal DPR membatalkan proyek pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami karena bukan hal yang urgen yang memberi pengaruh pada kinerja parlemen. Ia menjelaskan, kinerja DPR melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun menurut dia, proyek pengadaan gorden yang menjadi urusan Sekretariat Jenderal DPR tetapi isunya yang meluas dan mengganggu konsentrasi tugas utama anggota DPR.Ia mengatakan alasan kedua, pengadaan gorden mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat. “Karena itu DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut, harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja,” ujarnya.

Ia menekankan, pengadaan gorden bukan terkait besar atau kecil anggaran, namun terkait kepekaan dan sensitivitas DPR di masa krisis saat ini.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase danuntuk Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp45.767.446.332.84 ,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua DPR minta komisi di DPR pantau harga pangan usai Lebaran 2022Ketua DPR minta komisi di DPR pantau harga pangan usai Lebaran 2022Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh komisi terkait di DPR terus memantau dan mengawasi harga komoditas pangan usai Lebaran 2022.\r\n \r\n\r\n"Nanti ...
Baca lebih lajut »

Bertentangan dengan Pancasila, PKS: Jangan Beri Ruang Pelaku LGBTBertentangan dengan Pancasila, PKS: Jangan Beri Ruang Pelaku LGBTPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, tak ada ruang bagi pelaku (dan perilaku) LGBT di Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini....
Baca lebih lajut »

Soal Kemungkinan Tergantinya Kursi Jabatan Ketua DPRD, PKS: Tidak Akan Kami Ubah!Soal Kemungkinan Tergantinya Kursi Jabatan Ketua DPRD, PKS: Tidak Akan Kami Ubah!PKS Kota Depok tetap mempertahankan TM Yusufyah Putra sebagai Ketua DPRD Depok, apa pun hasil keputusan dan rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD. pks
Baca lebih lajut »

Ini yang Akan Dilakukan PKS, Jika Keputusan BKD Dilakukan Secara SembaranganIni yang Akan Dilakukan PKS, Jika Keputusan BKD Dilakukan Secara SembaranganKetua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono yakin apa yang dilakukan Ketua DPRD pada Rapat Paripurna lalu bukanlah sebuah pelanggaran berat. imambudihartono
Baca lebih lajut »

PKS Sebut Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Rawan DigugatPKS Sebut Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Rawan DigugatAnggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan pelantikan 5 penjabat gubernur oleh Mendagri Tito Karnavian rawan digugat.
Baca lebih lajut »

PKS Menampik Dapat Keuntungan dari Program Kartu Depok Sejahtera KDSPKS Menampik Dapat Keuntungan dari Program Kartu Depok Sejahtera KDSKetua Fraksi PKS DPRD Kota Depok menampik partainya mendapat keuntungan Kartu Depok Sejahtera. Berujung mosi tidak percaya.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-05 05:46:31