F-Nasdem DKI: Seharusnya Tidak Ada Tumpang Tindih Aturan Ojol Saat PSBB

Indonesia Berita Berita

F-Nasdem DKI: Seharusnya Tidak Ada Tumpang Tindih Aturan Ojol Saat PSBB
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 68%

Peraturan tersebut dinilai akan mempersulit penindakan dan mencegah penyebaran virus corona tipe 2 penyebab pandemi Covid-19.

Menurut dia, seharusnya tidak ada tumpang tindih aturan dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Pasalnya ini akan mempersulit petugas yang melakukan pengawasan di lapangan."Ketika Pergub Nomor 33 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 melarang ojek daring mengangkut penumpang selain barang, Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 justru membolehkan moda transportasi daring itu mengangkut penumpang. Harus tegas.

"Masyarakat bingung, aparat penegak hukum juga bingung. Apalagi, Polda Metro Jaya berencana mulai hari ini menindak pengendara yang melanggar PSBB," kata dia. Ia meminta agar pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada ojek online saja. Masih banyak warga Jakarta yang tedampak penerapan PSBB ini yang seharusnya juga menjadi prioritas.enggak terdampak? Pemerintah harus adil, jangan cuma ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah," tuturnya.Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini menambahkan, saat ini pemerintah dan masyarakat harus bersatu menghadapi pandemi Covid-19.

Sehingga yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah memastikan tidak meluasnya penyebaran virus yang kali pertama muncul di Wuhan, China ini dengan tetap menjaga jarak.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tidak Ada Uang Tunai, Berapa Nilai Paket Bantuan DKI?Tidak Ada Uang Tunai, Berapa Nilai Paket Bantuan DKI?Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sembako untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi covid-19. Berapa nilai paket sembako yang diberikan?
Baca lebih lajut »

DKI tidak Beri Bantuan TunaiDKI tidak Beri Bantuan TunaiHarga setiap paket sembako yang dibagikan kepada warga miskin senilai Rp149.500 sudah termasuk harga jasa pemaketan dan pengiriman.
Baca lebih lajut »

Politikus NasDem: Terbitkan Segera Perppu Penundaan PilkadaPolitikus NasDem: Terbitkan Segera Perppu Penundaan PilkadaDPR RI menilai penundaan Pilkada 2020 harus segera mendapatkan naungan regulasi supaya tidak ada celah dan ketidakpastian hukum.
Baca lebih lajut »

NasDem Tuding Permenhub Soal Ojol Buat Masyarakat BingungNasDem Tuding Permenhub Soal Ojol Buat Masyarakat BingungPemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada ojek daring saja. Masih banyak warga Jakarta yang tedampak penerapan PSBB ini.
Baca lebih lajut »

Sumbar Pelajari Cara Penerapan PSBB dari DKI Jakarta |Republika OnlineSumbar Pelajari Cara Penerapan PSBB dari DKI Jakarta |Republika OnlineSumbar masih mengkaji rencana PSBB dan libatkan akademisi dalam kajian
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 08:32:22