Rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyinggung terkait sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyinggung terkait sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dia mengatakan hingga saat ini MPR RI berbicara terkait bagaimana menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara . "Yang baik adalah kebijakan Indonesia itu adalah kebijakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden terpilih saja," ujarnya. Namun dia menilai kalau nanti akan dilakukan amendemen terbatas UUD 1945, tidak akan mengutak-atik terkait urusan jabatan Presiden seperti dipilih seumur hidup atau tiga periode.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan MPR Temui Megawati Minta Masukan Amandemen UUD
Baca lebih lajut »
Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Usulan Amandemen Terbatas UUD NRI 1945Pimpinan MPR RI juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. MPRRI
Baca lebih lajut »
MPR akan Minta Pendapat Prabowo dan SBY soal Amandemen UUDPembahasan MPR tak akan melebar ke politik.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Akan Temui SBY Bahas Rencana Amandemen Terbatas UUD 1945Bamsoet mengatakan, pihaknya akan sangat terbuka untuk mendengar masukan terkait amandemen. Baik dari ketua umum partai ataupun pihak lainnya.
Baca lebih lajut »
Pimpinan MPR: Prabowo Setuju dengan Amandemen UUD tapi TerbatasJajaran pimpinan MPR RI berdiskusi mengenai wacana amandemen UUD 1945 dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
MPR Jamin Amandemen UUD 1945 Tak Ubah Sistem Pemilihan PresidenAmandemen konstitusi itu hanya akan dilakukan terkait haluan negara, tidak mengubah sistem pemilihan atau masa jabatan presiden....
Baca lebih lajut »