Wamenkomdigi Nezar Patria tegaskan etika AI harus didukung aturan hukum tegas. Regulasi kuat penting untuk kendalikan risiko dan benturan nilai AI
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. JawaPos.com - Tantangan utama dalam tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence saat ini dinilai bukan lagi terletak pada kecepatan perkembangan teknologinya, melainkan pada bagaimana prinsip etika dan nilai dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang memiliki kekuatan hukum.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa etika semata tidak cukup tanpa adanya aturan yang mengikat dan disertai sanksi tegas.
“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” kata Nezar di Jakarta, dikutip Kamis . Menurut Nezar, kesadaran terhadap pentingnya aspek etika di industri teknologi mulai menunjukkan perkembangan positif.
Ia menilai hal itu terlihat dari langkah sejumlah perusahaan teknologi yang kini mulai melibatkan lulusan bidang humaniora dan filsafat untuk membantu menilai dampak produk yang berkaitan langsung dengan manusia. Ia juga mengapresiasi upaya perusahaan-perusahaan teknologi dalam memasukkan risiko etis sebagai bagian dari mitigasi risiko bisnis mereka.
“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tandasnya. Lebih lanjut, Nezar menekankan bahwa aspek etika menjadi sangat krusial dalam pengembangan teknologi baru seperti AI karena berpotensi memunculkan benturan nilai, norma, hingga perbedaan visi antarmasyarakat.
“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujar Nezar. Ia menjelaskan, potensi konflik tersebut dapat muncul karena sebagian besar model AI generatif berbasis Large Language Model saat ini dikembangkan oleh negara-negara Barat, sehingga belum tentu sejalan dengan nilai budaya dan sosial yang dianut masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Ketergantungan AI Picu Trust Issue di Dunia Pendidikan, Tulisan Tangan Bisa Jadi Solusi Baca Juga: Pelajar di Indonesia mulai Ketergantungan AI: Pakar Pendidikan Sebut Punya Dua Sisi yang Harus Disikapi Hati-hati “Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bisik-bisik Trump Saat Salaman Erat dengan Xi Jinping, Pakar Etika Bilang BeginiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain
Read more »
Wamenkomdigi tekankan tata kelola AI berbasis etika untuk regulasiWakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) berbasis pada ...
Read more »
Sepatu Sempit Etika PejabatKasus sepatu sempit bukan sekadar kisah kemiskinan rakyat, juga cermin (etika) pejabat publik yang suka mengenakan sepatu sempit dalam menjejaki realitas sosial.
Read more »
Industri Media Tertekan AI dan Platform Digital, Wamenkomdigi Soroti Ancaman DisinformasiWamenkomdigi soroti tekanan AI dan platform digital yang ancam industri media Indonesia. Disinformasi meningkat, pemerintah jaga ekosistem informasi
Read more »