Ada lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.
Rabu, 27 Mei 2020 | 08:35 WIB- Partai Kebangkitan Bangsa kembali memberikan perhatian serius atas keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren seiring kebijakan pemerintah untuk menerapkan pola hidup normal baru .
Persoalan itu dibahas khusus dalam rapat DPP PKB yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melalui sambungan virtual. Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren KH M Yusuf Chudlori menjelaskan, dalam rapat yang dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP PKB itu, dibahas perkembangan pendidikan di Ponpes. Karena sejauh ini belum ada program nyata dari pemerintah. "Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Gugus Tugas, Gus Muhaimin Iskandar sempat menggelar rapat virtual dengan pondok-pondok pesantren di Jawa. Di antaranya diikuti oleh para kiai Pondok Tambak Beras, Ploso, Lirboyo, Buntet Cirebon," ujarnya, Selasa malam. Gus Yusuf, panggilan akrabnya, menambahkan, rapat juga melibatkan Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau asosiasi pesantren seluruh Indonesia Abdul Ghaffar Rozin, atau akrab disapa Gus Rozin. “Dalam rapat itu, para kiai menyampaikan langsung kepada Gus Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR bahwa Ponpes akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Tetapi keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di Ponpes juga masih perlu ditata,” papar Gus Yusuf. Rencana dimulainya pendidikan di Ponpes itu, imbuhnya, berawal dari desakan para wali santri dan masyarakat kepada para kiai agar pesantren membuka kembali pendidikannya. "Juga kekhawatiran akan kondisi santri akibat pengaruh buruk lingkungan, media sosial, dan televisi, akibat kontrol yang lemah," sebutnya. Namun di sisi lain, ujar Gus Yusuf, para kiai juga memandang persoalan dengan sangat bijak. Para kiai tidak ingin pesantren menjadi klaster baru Covid-19. Terlebih kebijakan pemerintah belum memperbolehkan adanya kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren. “Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar bagi bangsa ini,” tegasnya.harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol Covid-19. Kebutuhan sarana pra sarana itu meliputi, Pusat Kesehatan Pesantren beserta tenaga dan alat medis. MCK standar protokol Covid-19, westafel portabel, dan penyemprotan disinfektan., dan masker. Kebutuhan penambahan lokal, ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas," terangnya.massal untuk seluruh kiai dan santri pesantren sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren. Ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari juga harus dibantu oleh pemerintah., juga harus disiapkan oleh Kemdikbud dan Kemag, termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren," katanyanew normal . Dan ini telah diperintahkan kepada Fraksi PKB di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah misalnya, FPKB juga berhasil mengusulkan kepada pemerintah sehingga Baznas mengalokasikan anggaran untuk pesantren meskipun masih terbatas,” tegas Gus Yusuf yang juga Ketua DPW PKB Jateng ini. Gus Yusuf menambahkan, Gus Muhaimin Iskandar akan terus memperjuangkan aspirasi serta menangani kondisi tersebut. "Termasuk para kader-kader PKB yang ada di daerah, akan turut berjuang. Karena pesantren aset bangsa yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia di negara ini," tandasnya. Gus Muhaimin dan seluruh jajarannya memang belakangan ini terus fokus menangani pesantren yang nyata terdampakMulai dari ketahanan pangan untuk santri yang tidak pulang kampung sampai fasilitas untuk santri yang kembali berangkat ke pondok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yang Perlu Dilakukan Masyarakat di Era New Normal Menurut PakarPandemi Covid-19 akan mempengaruhi budaya dan laku hidup manusia. Pemerintah dan segenap elemen masyarakat mesti menyesuaikan diri dengan baik dan buruknya kehidupan yang disebut new normal atau kenormalan baru ini.
Baca lebih lajut »
Menkes Keluarkan Panduan New Normal, Mahfud: Besok New Normal Live dengan Cara Itu - Tribunnews.comMahfud menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pemerintah sekarang merupakan kebijakan tepat.
Baca lebih lajut »
Panduan Cegah Covid-19 di Tempat Kerja dalam Era New Normal, Sudahkah Kita Siap?Untuk mendukung jalannya roda perekonomian sembari tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat di sektor-sektor yang penting untuk tetap bisa bekerja.
Baca lebih lajut »
PKB Ingatkan Pemerintah Jangan Lupa Sama Pondok Pesantren di Era New NormalKesiapan pondok pesantren menjalankan New Normal harus menjadi perhatian karena sebagian besar ponpes belum memenuhi standar protokol kesehatan. NewNormal
Baca lebih lajut »
Inilah Silaturahmi Lebaran Era New Normal |Republika OnlineMerayakan lebaran di era yang katakanya akan New Normal
Baca lebih lajut »
Menperin: Inovasi Bangkitkan Daya Saing Industri Hadapi Era New NormalKemperin terus pacu kemajuan industri nasional.
Baca lebih lajut »