Kejati Banten tetapkan NHK, eks karyawan bank, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Ia gelapkan dana simpanan nasabah prioritas dari April hingga Oktober 2022.
Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan fakta dan bukti adanya perbuatan menyembunyikan uang hasil kejahatan senilai Rp 8,5 miliar. Uang disembunyikan pada instrumen perbankan agar tidak diketahui asal usulnya.Penetapan tersangka pada TPPU ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Banten Nomor PRINT-167/M.6/Fd.1/03/2023 tanggal 3 Maret 2023. Serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-536/M.6/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.
Tersangka menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan transaksi debet internet banking bisnis pada rekening atas nama AS ke rekening atas nama A. Transaksi itu tanpa seizin AS untuk menyamarkan asal usul uang. Transaksi transfer itu dilakukan oleh tersangka sebanyak 11 kali. Seluruhnya adalah Rp 8,5 miliar dan digunakan untuk kepentingan pribadi.Baca juga:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Pihak Yang Diduga Terlibat, KPK Fokus Mencari Pidana KorupsiDugaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Pihak Yang Diduga Terlibat, KPK Fokus Mencari Pidana Korupsi TempoNasional
Baca lebih lajut »
PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak Terkait Kasus RafaelDugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan kasus Rafael Alun Trisambodo melibatkan konsultan pajak.
Baca lebih lajut »
Kejati Papua Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Plt Bupati Mimika ke Pengadilan TipikorMeski terus mendapat tekanan dari berbagai pihak, Kejaksaan Tinggi Papua tetap menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM dan Direktur PT Asian One Air, Silvi Herawaty.
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Plt Bupati Mimika, Arteria Dahlan DPR: Kinerja Kejati Papua Harus DievaluasiAnggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai kinerja Kejati Papua dalam kasus Plt Bupati Mimika tidak sesuai proses hukum dan diduga ada kepentingan.
Baca lebih lajut »
Koalisi Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia |Republika OnlineKoalisi masyarakat sipil minta Kejati DKI hentikan kriminalisasi terhadap Haris-Fatia
Baca lebih lajut »
Mantan Kepala DLH Kota Bandar Lampung jadi Tersangka Korupsi Retribusi SampahMantan Kepala DLH Kota Bandar Lampung ditetapkan Kejati Lampung sebagai tersangka korupsi retribusi sampah.
Baca lebih lajut »