Hasil kajian Celios menemukan, setiap 1 persen peningkatan PDB dari ekonomi restoratif akan mengurangi ketimpangan ekonomi hingga sebesar 15 persen.
JAKARTA, KOMPAS – Ekonomi restoratif dapat menjadi alternatif bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara inklusif dan berkelanjutan. Penerapan ekonomi restoratif akan lebih optimal, apabila mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti insentif pajak, program subsidi, serta regulasi keberlanjutan.
Menurut Bhima, ekonomi restoratif juga bernilai ekspor tinggi. Komoditas, seperti kopi dan tengkawang diminati oleh pasar ekspor di kawasan Timur Tengah, sehingga terdapat potensi tambahan devisa. Hal ini dengan catatan dukungan infrastruktur hijau, diplomasi dagang, serta penghubung rantai pasok produsen dengan perusahaan pembeli di luar negeri oleh pemerintah.
Hasil kajian Celios bertajuk"Menghitung Dampak Ekonomi Restoratif: Jalan Keluar Kebuntuan Ekonomi" menemukan, pengembangan ekonomi restoratif sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah. Dalam skenario yang minim dukungan kebijakan dari pemerintah, output ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan diperkirakan hanya mencapai Rp 203,26 triliun pada tahun ke-25.
Selain itu, setiap 1 persen peningkatan PDB untuk ekonomi restoratif juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan, sehingga akan meningkatkan pengeluaran per kapita bagi 20 persen penduduk miskin. Kemudian, setiap peningkatan 1 persen dalam PDB yang dialokasikan untuk upaya restoratif berhubungan dengan penurunan tingkat morbiditas atau rasio penyakit yang terjadi di sebuah wilayah per populasi penduduk sebesar 11 persen.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan indeks modal manusia yang terus meningkat serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menurun hingga menuju emisi nol bersih atauWakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, dalam periode 2025-2029, Indonesia harus mampu tumbuh menuju 8 persen.
“Jika pemerintah dan swasta, misalnya saja, mengalokasikan 2 persen dari investasinya ke investasi hijau, akan masih terdapatsebesar Rp 458,2 triliun dari 2025 hingga 2060. Oleh karena itu, semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” kata Febrian.
“Potensi produk restoratif yang tersebar, mulai dari komoditas perkebunan, tanaman hutan, hingga perikanan akan melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah . Adapun pelaku UMKM berdampak hingga 60 persen dari PDB dan 97 persen serapan tenaga kerja, sehingga efek domino ekonomi restoratif bisa mendorong output ekonomi di daerah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu .
Ternyata, ekonomi restoratif mampu memberikan dampak penurunan kemiskinan yang lebih besar. Skenario BAU sudah memberikan dampak hingga tahun ke-25, tapi hanya 0,09 persen, sedangkan skenario progresif, penurunan angka kemiskinan bisa mencapai 7,97 persen atau sekitar 0,88 persen Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, terdapat ruang untuk menekan ketimpangan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi restoratif. Setiap 1 persen peningkatan PDB untuk upaya ekonomi restoratif sangat signifikan mengurangi ketimpangan ekonomi sebesar 15 persen.
Alternatif Pertumbuhan 8 Persen Ekonomi Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Celios
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di Forum Internasional, Menag Dorong Pemanfaatan Zakat dan Wakaf Jadi Solusi EkonomiSaat ini, Kemenag tengah menjalankan empat program utama untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf. Program-program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui zakat dan wakaf sebagai alat ekonomi, bukan sekadar ibadah.
Baca lebih lajut »
Prabowo Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi NasionalMenteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf), Teuku Riefky Harsya mengatakan ekonomi kreatif merupakan mesin pertumbuhan baru (new engine pf g
Baca lebih lajut »
UNJ Ubah Nama Fakultas Ekonomi Jadi Fakultas Ekonomi dan BisnisPerubahan nama FE menjadi FEB UNJ dilaksanakan pada peringatan Sumpah Pemuda, Senin, 28 Oktober 2024 di Kampus B UNJ, Jakarta.
Baca lebih lajut »
Tak Cuma Jadi Utang Konsumtif, Ekonom Sebut Paylater Bisa Jadi Bantalan Ekonomi saat Daya Beli LesuPertumbuhan transaksi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap paylater.
Baca lebih lajut »
RK Ingin Kepulauan Seribu Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Pramono: Sudah Jadi, Waktu Itu Saya yang SiapkanBerita RK Ingin Kepulauan Seribu Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Pramono: Sudah Jadi, Waktu Itu Saya yang Siapkan terbaru hari ini 2024-11-08 17:00:34 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Solusi Monitoring Indonesia dan Geotab Kolaborasi Optimalkan Manajemen ArmadaSolusi Monitoring Indonesia melakukan kemitraan strategis dengan Geotab, pemimpin global dalam solusi transportasi terhubung.
Baca lebih lajut »