Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan

Indonesia Berita Berita

Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 78%

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif ...

Pengunjung melihat produk sepatu di mal Grand Indonesia, Kamis . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Berdasarkan pembahasan pemerintah dengan DPR pada Kamis kemarin, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bakal tetap diterapkan pada 1 Januari 2025. Maka, pengenaan multitarif ini berpotensi menimbulkan kebingungan banyak pihak, terutama bagi pelaku usaha dan konsumen. "Hanya karena sudah injury time jelang pelaksanaan PPN 12 persen per Januari 2025, maka aturan dibuat mengambang. Seharusnya, kalau mau memperhatikan daya beli masyarakat, terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menghapus Pasal 7 di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan soal PPN 12 persen. Itu solusi paling baik," ujar dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ekonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persenEkonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persenEkonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat perluasan objek pajak lebih efektif untuk meningkatkan ...
Baca lebih lajut »

Ekonom nilai PPN 12 persen berpotensi picu perlambatan kredit bankEkonom nilai PPN 12 persen berpotensi picu perlambatan kredit bankKepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen berpotensi memicu perlambatan kredit di ...
Baca lebih lajut »

Konsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% DibatalkanKonsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% DibatalkanPara ekonom menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Baca lebih lajut »

Poltracking Disorot, Ini Sosok Hanta Yuda Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking IndonesiaPoltracking Disorot, Ini Sosok Hanta Yuda Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking IndonesiaPoltracking Indonesia disanksi dari Persepi tidak diizinkan untuk merilis survei akibat diduga melanggar etik. Ini profil Hanta Yuda pendirinya.
Baca lebih lajut »

Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang OnlineEkonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang OnlinePemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca lebih lajut »

Ekonom Bongkar Dampak Kenaikan PPN 12, Berpotensi Picu Perlambatan Kredit BankEkonom Bongkar Dampak Kenaikan PPN 12, Berpotensi Picu Perlambatan Kredit BankBerita Ekonom Bongkar Dampak Kenaikan PPN 12, Berpotensi Picu Perlambatan Kredit Bank terbaru hari ini 2024-11-21 08:18:27 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 11:46:58