Diketahui, saat ini tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, namun Peraturan KPU (PKPU) untuk memayungi proses pemilihan masih dalam tahap
Diketahui, saat ini tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, namun Peraturan KPU untuk memayungi proses pemilihan masih dalam tahapDiketahui, saat ini tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, namun Peraturan KPU untuk memayungi proses pemilihan masih dalam tahap harmonisasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang .Namun, batas usia itu dirumuskan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 yang sebelumnya digugat oleh Partai Garuda.
Sementara itu, pemerintah disebut tidak berniat untuk menyeragamkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Calon Kepala Daerah KPU Hasyim Asyari Pilkada Mata Lokal Memilih
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat Terkait Kasus Kekerasan SeksualDKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Baca lebih lajut »
Hari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkaraHari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkara. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) memimpin sidang putusan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, ...
Baca lebih lajut »
Gayus Lumbuun nilai putusan batas usia MA adalah putusan progresifMantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun menilai bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas minimal usia calon kepala daerah adalah putusan yang ...
Baca lebih lajut »
Pakar Yakin Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Gubernur untuk Kaesang: Mirip Putusan MKBivitri menilai, putusan MA ini memiliki pola yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Baca lebih lajut »
Berkaca Polemik Putusan MK di Pilpres, PDIP: Putusan MA Sama Parahnya, Rusak Tatanan HukumMenurut Masinton, keputusan MK di Pilpres dan MA di Pilkada yang mengubah aturan Nomor 23 P/HUM/2024 ini sama-sama merusak tatanan hukum.
Baca lebih lajut »
Pengamat Soroti Putusan MA, Sebut Terlalu Dipaksakan dan Mirip Putusan MK yang Loloskan GibranPengamat Politik menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan batas usia calon kepala daerah, sebut terlalu dipaksakan.
Baca lebih lajut »