Eusebius Lolonium merupakan CPNS tamatan IPDN yang akan dilantik sebagai purna praja oleh Wapres Jusuf Kalla, Selasa (6/8). IPDN
JPNN.COM / Features / Senin, 05 Agustus 2019 – 08:37 WIB jpnn.com - Eusebius Lolonium sebentar lagi menyandang status sebagai CPNS tamatan IPDN . Bersama rekan-rekannya seangkatan, Ebi – panggilan akrabnya - akan dilantik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa di Kampus Jatinangor, Jawa Barat. Ebi merupakan Praja IPDN asal pendaftaran Maluku yang juga Praja pembawa Pataka IPDN.
Mohammad Oscar, si Ganteng Putra Buruh Pabrik, jadi CPNS Lulusan IPDN Sementara nenek Ebi hidup dengan mengandalkan uang pensiunan almarhum suaminya. Tak hanya itu, dengan uang tersebut pula Nenek Ebi menghidupi tujuh anaknya yang pada saat itu masih membutuhkan biaya yang besar. Ketika kecil, Ebi bahkan harus mengumpulkan rongsokan besi untuk dijual. Hal ini ia lakukan untuk membantu neneknya.
.display-none{ display:none; } TAGS IPDN lulusan IPDN jadi PNS pelantikan lulusan IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mohammad Oscar, si Ganteng Putra Buruh Pabrik, jadi CPNS Lulusan IPDNMohammad Oscar purna praja lulusan IPDN asal Sukabumi, Jawa Barat, sebentar lagi menjadi CPNS, dilantik Selasa. IPDN
Baca lebih lajut »
744 Calon Pamong Praja Muda IPDN Akan Dilantik oleh WapresPurna praja yang telah dilantik ini akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Keterbatasan Tak Halangi Nur Rochmad Lulus IPDNRochmad mendaftar ke IPDN tanpa memberitahu ibunya.
Baca lebih lajut »
Bupati Pinrang Minta CPNS Tak Buru-buru Ajukan Pindah TugasBupati Kabupaten Pinrang, Irwan Hamid membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat (Latpim) IV dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Lingkup Pemkab Pinrang.
Baca lebih lajut »
Akhir Manis Perjuangan Dokter Gigi RomiPemkab Solok Selatan siap terima Romi jadi CPNS.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak
Baca lebih lajut »