Mengingat banyaknya CPMI yang memilih untuk bekerja melalui jalur non-prosedural, maka diperlukan beberapa kebijakan yang ditetapkan guna memudahkan CPMI untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri melalui jalur legal.
Maraknya fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia menjadi salah satu fokus bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, Kantor Imigrasi Bekasi memiliki peran penting dalam memberantas TPPO. Khususnya dalam tahapan penerbitan paspor bagi CPMI, Uckhy melihat Imigrasi memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Uckhy juga menyampaikan bahwa petugas Imigrasi turut mengedukasi para CPMI untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam pengajuan permohonan paspor, Uckhy menegaskan bahwa dokumen yang dilampirkan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Imigrasi Denpasar Tolak Permohonan Paspor 3 CPMI Non-Prosedural Untuk Hindari TPPOJPNN.com : Kantor Imigrasi Denpasar menolak permohonan paspor tiga CPMI non-prosedural untuk menghindari TPPO.
Baca lebih lajut »
Menteri HAM Natalius Pigai: Aktor TPPO Mulai Kami PetakanMenteri HAM Natalius Pigai akan memetakan kasus TPPO sebagai upaya pemberantasan praktik ilegal tersebut.
Baca lebih lajut »
Projo keluarkan maklumat untuk dukung pemberantasan judi daringDewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) mengeluarkan maklumat yang berisi delapan poin guna mendukung pemberantasan judi daring di ...
Baca lebih lajut »
Budi Arie: Kita Dukung Pemberantasan Judi Online, Jangan Kasih Kendor!Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mendukung pengusutan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi
Baca lebih lajut »
Dukung Asta Cita, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Expose Hasil Penindakan di Bidang Kepabeanan dan CukaiDiperkirakan nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp49 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,3 milliar.
Baca lebih lajut »
F-Golkar dukung pemberantasan judol benahi ekonomi hingga mentalitasFraksi Partai Golkar DPR RI mendukung penuh pemberantasan judi daring atau online (judol) untuk membenahi perekonomian hingga menjaga mentalitas anak ...
Baca lebih lajut »