Mekanisme zonasi sebesar 80% dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuka ruang praktik manipulasi domisili. Untuk itu, DPR mendesak pelaksanaan PPDB harus diawasi dan dievaluasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengaku, mendapat laporan terdapat praktik manipulasi domisili yang dilakukan calon wali murid demi mendapatkan sekolah favorit.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu 30 Juni 2019.Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan dokumen domisili. Menurut anggota DPR dari Sukabumi ini, praktik tersebut harus diusut tuntas.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyebutkan, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan."Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Lebih dari itu, Reni meminta agar pemerintah melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan PPDB."Pengawasan mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan," cetus Reni. Sebagaimana maklum, penerapan PPDB merujuk pada Permendikbud No 20/2019. Dalam ketentuannya disebutkan tiga jalur masuk sekolah milik pemerintah, yakni melalui zonasi sebesar 80%, prestasi 15%, dan perpindahan domisili orang tua sebesar 5%. Permendikbud ini merupakan perubahan Permendikbud 51/2018 yang baru diubah beberapa hari yang lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Kritisi Praktik Manipulasi Domisili Demi Zonasi PPDBPelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme zonasi sebesar 80% membuka ruang praktik manipulasi domisili....
Baca lebih lajut »
Wali Kota Bogor Bima Arya Cek Dugaan Data Fiktif PPDB SMAAda tiga pendaftar PPDB tingkat SMA yang memiliki alamat yang sama.
Baca lebih lajut »
Komisi 10 DPR Evaluasi Polemik PPDB Sistem ZonasiSelama kunker ini anggota Komisi 10 memberikan sejumlah masukan untuk pemerataan sarana pendidikan. PPDBsistemzonasi
Baca lebih lajut »
Cegah Siswa Titipan, Tim Independen Pelototi Sekolah di JabarTim monitoring independen (TMI) penerimaan peserta didik baru (PPDB) bakal mengawasi setiap sekolah di Jabar dalam mencegah praktik siswa-siswi titipan. TMI PPDB
Baca lebih lajut »
Peserta PPDB Jalur Tahfiz Alquran di Bekasi Berpeluang LolosDari 240 kursi yang disediakan dalam PPDB, hanya ada 92 orang pendaftar.
Baca lebih lajut »
Sanksi Pengurangan Dana BOS Bagi Pelanggar Aturan PPDB Sudah DihapusSanksi pelanggar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berupa pemotongan dana BOS sudah dihapus. permendikbudNomor51Tahun2018
Baca lebih lajut »