Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, pimpinan dewan akan mengundang Komisi A untuk menggelar rapat membahas dugaan terjadinya maladministrasi dalam seleksi KPID.
"Minggu depan pimpinan dewan akan mengundang Komisi A untuk membahasnya," kata dia, Sabtu .
Dalam masalah ini menurutnya calon komisioner terpilih dan yang tidak terpilih juga memiliki hak yang sama. Dia memastikan DPRD Sumut menyerap penilaian dan saran yang diajukan Ombudsman. Salah satu maladministrasi yang ditemukan yaitu pada tahap fit and proper test di Komisi A. Pada tahap ini Komisi A tidak melakukan uji publik. Padahal dalam Peraturan KPI diatur bahwa sebelum melakukan fit and proper test, Komisi A harus melaksanakan uji publik selama 10 hari. Namun Ombudsman Sumut tidak melihat atau menemukan bukti pelaksanaan uji publik oleh Komisi A.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
3 Raperda Ini Tengah Dibahas di DPRD Solo, Salah Satunya soal SampahDPRD Solo saat ini tengah membahas tiga raperda yang ditargetkan rampung dalam sebulan ke depan, salah satunya raperda pengelolaan sampah.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Laporkan Eka Hospital BSD ke PolisiKetua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, melaporkan Rumah Sakit (RS) Eka Hospital BSD ke Polsek Serpong. Laporan itu terkait pelayanan tidak menyenangkan dan penagihan biaya perawatan secara paksa oleh pihak RS.
Baca lebih lajut »
KPK dalami aset Bupati Penajam Paser Utara atas nama pihak lainKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya berbagai aset milik tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas&39;ud ...
Baca lebih lajut »
Kabupaten Pasuruan Incar Empat Besar di Sepak Bola PorprovSaat ini, ada 15 eks Penggawa Persekabpas yang dipanggil seleksi.
Baca lebih lajut »
DKI Jakarta Ingin Kickboxing Jadi Cabor Andalan di PON 2024Kickboxing diharapkan bisa jadi andalan DKI Jakarta saat PON 2024 di Sumut-Aceh.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia Tolak Penundaan PemiluPimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia menyatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan itu, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »