Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan akan memanggil petinggi BUMD Pasar Jaya yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) DKI 2020.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku prihatin soal kasus bentrok antara TKI dan TKA asal Cina di PT. GNI di Kanupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.Sidang tuntutan terhadap Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf yang digelar hari ini yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua HutabaratPolisi mengungkap bahwa Muhammad Rafi Khairullah sang tersangka kasus peredaran liquid sabu mengolah bahan narkotika yang didapatnya secara seorang diri di dalam rumah kontrakannya.
Anggota DPR RI yang juga penasihat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade resmi mendaftarkan diri menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027Pencalonan LaNyalla Mattalitti dan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memberi opsi bagi voters. Tapi CEO PSIS mengaku, banyak pemilik suara bingung memilih.Sejauh ini baru ada dua tokoh yang ingin jadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia periode 2023-2027, Erick Thohir dan LaNyalla Mattalitti.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Baca lebih lajut »
Soal Dugaan Korupsi Bansos Rp 3,65 T, DPRD DKI Panggil Pasar JayaKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Perumda Pasar Jaya terkait dugaan korupsi bansos.
Baca lebih lajut »
KPK soal Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020: Silakan Masyarakat Lapor Kami Tindaklanjuti | merdeka.comKabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. KPK terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun IniPenyusunan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP di Jakarta ditargetkan rampung pada 2023.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI: Jakpro Gelar Formula Tidak Boleh Pakai APBD, Cari Sponsor SendiriKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tak diizinkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca lebih lajut »
Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar DigratiskanAnggota DPRD menilai jalan berbayar atau ERP akan memberatkan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin.
Baca lebih lajut »