Atensi Jokowi dalam isu HAM di periode kedua mengalami kemunduran jika dibandingkan periode pertama, menurut eks Ketua Komnas HAM. Sedangkan korban pelanggaran HAM masa lalu kecewa 'Jokowi menyerah dari tekanan orang-orang terduga pelanggar HAM berat.'
Mereka menyatakan kekecewaan dengan kepemimpinan Jokowi yang menyerah pada tekanan terduga pelanggar HAM berat dan tidak mampu menghadirkan pengadilan ad hoc.
Pertama, saat kampanye pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ketika itu, berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan tercantum dalam agenda prioritas Nawa Cita. Kemudian, disambung dengan pidato Jokowi di Rapat Kerja Kejaksaan Agung 14 Desember 2020 lalu yang direspons dengan pembentukan Satuan Tugas Pelanggaran HAM Berat.Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresiden yang dihadiri korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Seperti Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis tahun 1998 menjadi Menteri Pertahanan dan Wiranto yang diduga sebagai pelanggar HAM berat pernah menduduki kursi Menko Polhukam. "Jadi kami melihat sudah sangat kecil sekali ruang Presiden Jokowi mau menindaklanjuti penuntasan pelanggaran HAM berat ke depan," katanya.tahun 2019 pernah mengungkapkan, mayoritas masyarakat menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kesulitan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu karena ingin menjaga harmonisasi politik atau nuansa politis.
Korban pelanggaran HAM berat pada 1965/1966, Bedjo Untung mengatakan, tujuh tahun menjabat, Jokowi tidak berbuat apa-apa dalam penyelesai pelanggaran HAM masa lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’Anam menilai, yang belum nampak dari pemerintahan dalam mendukung penuntasan peristiwa HAM berat adalah kekuatan politiknya.\n\n
Baca lebih lajut »
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama PandemiPuncak lonjakan kasus Covid-19 terjadi selama periode Juni hingga Agustus 2021. Pemerintah berkali-kali melaporkan rekor penambahan kasus harian.
Baca lebih lajut »
Dakwaan JPU Dinilai Bukti Kasus KM 50 Pelanggaran HAM Berat |Republika OnlinePengadilan diharapkan mampu mengungkap dalang pembunuhan enam korban.
Baca lebih lajut »
Tujuh Tahun Jokowi: New KleptocracyKetika kekuasaan era Jokowi kini makin empirik melemahkan institusi KPK (2019 - 2021), di mana KPK mestinya berfungsi untuk memberantas para kleptokrat itu, dengan cara itu negeri ini justru semakin terjerumus dalam jurang new kleptocracy. TempoKolom
Baca lebih lajut »